JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Aneh bin ajaib. Mengaku berada di garda depan saat demo penjatuhan Presiden Soeharto tahun 1998, Fahri Hamzah malah mendesak dan ngotot agar Bapak Orde Baru itu diberikan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Sekalipun, gelar tersebut kerap ditolak sejumlah aktivis 1998.
"Silahkan saja (tolak). Mekanismenya kan ada," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dia menambahkan, jangan hanya karena dendam pribadi lantas menghambat aspirasi publik. "Publik kok yang mengusulkan. Ini prosesnya dari bawah," katanya.
Mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional itu terletak pada komite di Kementerian Sosial (Kemensos). Proses pengusulannya bukan melalui pusat, melainkan panitia di daerah.
"Jadi, prosedur keputusan untuk gelar pahlawan tidak saja karena image. Tapi, ada fakta dukungan yang luas dari masyarakat bahwa Pak Harto (sapaan akrab Soeharto) layak jadi pahlawan," jelasnya.
Selain itu, politikus PKS itu memaparkan, Soeharto juga dikenal sebagai presiden yang kontroversi. "Sebab, Pak Harto dalam penantian hidupnya hingga meninggal selalu hadapi kritik keras dan dia tahan menghadapi kritik itu. Tidak semua orang tahan dengan kritikan," ucapnya.
Menjadi aneh, sebagai mantan aktivis 1998, Fahri justru menyetujui Soeharto menyabet gelar Pahlawan Nasional. "Saya sebagai angkatan 1998 bukan di belakang saat demonstrasi, saya di depan. Untuk Pak Harto, saya setuju jadi pahlawan," tegasnya.
Fahri meminta, agar Jokowi dapat rekonsiliatif mengenai gelar pahlawan untuk Soeharto. "Saya yakin, Jokowi mampulah. Kan sudah jadi presiden," tandasnya. (rka)
Sumber: JPNN/JPG
Editor: Hary B Koriun
