JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Para pakar dan praktisi keamanan siber di Indonesia bereaksi atas rentetan kasus kebocoran data yang menerpa Tanah Air sebulan terakhir. Gemas, marah, pemerintah dinilai tidak cukup bertaji dalam menghadapi serangan siber yang bertubi-tubi ini.
Ahli digital forensik Ruby Alamsyah menilai, maraknya kasus kebocoran data pribadi baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta lantaran isu keamanan siber tidak menjadi perhatian utama. Hal ini menurut Ruby semakin diperparah karena pemerintah yang egois.
"Kebocoran data banyak terjadi kemungkinan karena semua pihak baik itu instansi pemerintah maupun industri sangat fokus pada produk dan jasanya, tidak terlalu fokus dengan security-nya," ujar Ruby di diskusi Polemik terkait Darurat Perlindungan Data Pribadi secara daring, Sabtu (10/9).
Ruby melanjutkan, yang membuat kasus-kasus kebocoran data di Indonesia makin parah ini adalah ego di masing-masing lembaga. Beda dengan negara lain, Singapura misalnya, jika ada kebocoran data, mereka mengakui, bukan sibuk menyangkal.
"Salah perbaiki, kalau di kita nggak, saling menutupi, sibuk menyangkal, ada ego, nanti jabatannya bagaimana, nanti akan turun tahta atau bagaimana, jadi intinya khawatir akan kepentingan sendiri dulu, makanya tidak mengakui," tegas Ruby.
Senada, pakar keamanan siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja juga menilai sistem pengamanan data di Indonesia masih sangat buruk. Dengan isu kebocoran data yang merupakan topik lama, menurut Ardi sejauh ini tidak ada upaya mitigasi yang jelas.
"Masalah kebocoran data ini sebetulnya kan kasus lama, ini topik yang sebetulnya sudah lama, hanya saja di kitanya yang selama ini tidak punya kerangka keamanan siber yang jelas, standar keamanan siber yang jelas, siapa melakukan apa, mitigasinya bagaimana dan apa yang mesti dilakukan supaya hal ini tidak terjadi," kata Ardi menegaskan.
Dalam diskusi ini, sayangnya tidak satu perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang datang mewakili. Begitupun perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dari pemerintah, hanya Badan Intelijen Negara (BIN) yang hadir. Sementara terkait dengan isu data Presiden Joko Widodo dan data rahasia BIN yang diancam hacker Bjorka akan disebar, Juru Bicara BIN Wawan Purwanto membantah hal tersebut.
"Sejauh ini aman. Di kami tidak ada kebocoran. Apalagi jika itu dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi), dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor," tukas Wawan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
