Menanggapi hal ini, Epidemiolog Universitas Indonesia dr. Syahrizal Syarif tertawa menanggapi hal itu. Menurutnya, pernyataan Presiden silakan saja diucapkan tetapi jangan hanya sekadar kata-kata. “Pak Jokowi kan cuma pernyataan-pernyataan saja. Nah itu artinya apa? Lho bukan saya yang mengartikan. Satgas mengartikannya gimana. Pemda gimana. Kementerian gimana?,” tukasnya, Rabu (9/9). “Pak Jokowi senang sekali tuh bikin pernyataan-pernyataan. Dari mulai ayo kita gas dan rem lah, apalah, terjemahkannya gimana,” tambahnya.

 

Pernyataan Jokowi, kata dia, jika tak diikuti dengan pedoman dan tindak lanjut yang jelas, maka akan membingungkan Pemerintah Daerah. Padahal tingkat keberhasilan menangani pandemi, menurutnya, ditentukan oleh Wali Kota dan Bupati. “Kalau saya sih pernyataan itu (Jokowi,red) setuju aja, tapi apakah setelah itu ada arahan? Instruksi itu seperti apa, enggak jelas,” tegasnya.

 

Dia mendorong pemerintah harus memberikan instruksi yang jelas. Bagaimana agar Pemda bisa mengimplementasikannya di lapangan. “Kan ada satuan tugas. Kan masih ada satgasnya. Keberhasilan penanggulangan ini bertumpu di Pemda. Tapi mereka kan jangan diminta menebak-nebak setiap tindak lanjut pernyataan,” tukasnya.

 

Misalnya dia mencontohkan, Pemda sebagian melakukan jam malam atau ada juga yang membuat peti mati. Menurut Syahrizal, itu adalah buah dari ketidakjelasan pelaksanaan arahah pemerintah pusat. “Ya itu karena ada ketidakjelasan, harus seperti apa. Kan pemerintah bisa membayar para ahli untuk memikirkan. Masa harus sewa ahli dari Tiongkok karena bisa menangani pandemi?,” katanya.

 

Sebelummya Presiden Joko Widodo juga berkicau di media sosial akun Twitter miliknya. Bunyinya demikian: “Agar ekonomi kita baik, kesehatan harus baik. Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart ekonomi. Kesehatan tetap nomor satu”. 

 

Sumber : JAWAPOS.COM

 

Editor : M ALI NURMAN