JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI dan Polri di Jakarta, Rabu (8/2). Presiden Jokowi menekankan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah.
Presiden Jokowi mengingatkan kembali kepada jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,'' ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak 2015, Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla di wilayahnya. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatannya.
Dia juga mengingatkan agar Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan untuk mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi sekitar akhir Februari hingga Maret tahun ini. “Hati-hati karena nanti akhir Februari itu sudah panasnya sudah naik,'' ucapnya.
Jokowi juga minta dua lembaga tersebut dapat menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Jokowi menuturkan, agar TNI dan Polri dapat menjaga proses berjalannya hilirisasi industri. “Tugas TNI Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu agar bisa berjalan dengan baik, di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,'' ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa salah satu gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor ilegal. Jika hilirisasi terganggu, dapat berdampak kepada penurunan penerimaan negara. ''Tugas TNI dan Polri ada di situ,'' ungkapnya.
Terkait tahun politik, Kepala Negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif. Lembaga tersebut harus bisa bekerja sama untuk menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
Usai rapim kemarin, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan beberapa hal terkait dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Dia mengakui bahwa seluruh jajarannya diminta untuk mengantisipasi karhutla. Tugas itu dilaksanakan bersama Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). ''Dari awal diantisipasi. Jangan sampai terjadi kebakaran baru kita laksanakan pemadaman,'' ungkap dia kepada awak media.
Untuk itu, perlu kerja sama semua pihak agar potensi karhutla dapat dicegah sedini mungkin. Dalam hal ini, Yudo menilai, peran masyarakat juga penting. ''Semuanya harus bersama-sama dengan masyarakat mengantisipasi karhutla,'' jelasnya. Selain karhutla, orang nomor satu di tubuh TNI itu menyatakan, presiden meminta TNI dan Polri terus menjaga soliditas dan sinergitas. ''Tidak hanya di atas saja, (soliditas dan sinergitas TNI-Polri) harus sampai bawah,'' ujar dia.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu pun memberi atensi terhadap persoalan ekspor ilegal. Sesuai dengan arahan presiden, praktik tersebut harus ditindak tegas. ''TNI - Polri harus memastikan jangan ada lagi ekspor ilegal,'' tegasnya.
Atensi itu dipastikan oleh Yudo telah disampaikan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri. Khususnya yang sehari-hari bertugas di daerah perbatasan. ''Jadi, jangan sampai ada ekspor ilegal,'' ulang dia.
Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, siap untuk mengawal pondasi ekonomi Indonesia. Agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan dan terus tumbuh. ''Khususnya pada 2023, selain ada krisis global, ada pula krisis sosial dan iklim,'' paparnya.
Semua kondisi itu bisa menyebabkan masalah yang multidimensi. Dari ekonomi, pangan, dan energi, yang akhirnya bisa memicu konflik. Saat ini telah dilakukan pemetaan daerah rawan, dengan penyiapan personil TNI dan Polri. ''Agar tidak berkembang,'' jelasnya.(lyn/syn/idr/jpg)
