JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Puluhan nama bakal bersaing sebagai ketua umum pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 mendatang. Sistem e-voting akan diterapkan dalam forum yang digelar di Solo, Jawa Tengah, 18-20 November mendatang itu.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, ada beberapa tahapan dalam pemilihan ketua umum. Yaitu, penjaringan, verifikasi, dan pemilihan. Menurut dia, proses penjaringan dan verifikasi sudah dilakukan. Sampai saat ini, ada 92 orang yang lolos.
Sebelumnya, ada 96 orang mendaftar, kemudian berkurang menjadi 94 orang, karena dua orang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dari 94 orang berkurang lagi menjadi 92, karena satu orang meninggal dunia, dan satu lagi mengundurkan diri. "92 nama itu akan dibawa ke sidang tanwir yang digelar 18 November nanti," tuturnya saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat kemarin (7/11).
Dalam sidang tanwir nanti, dari 92 orang akan dipilih 39 orang. Hasil dari sidang tanwir akan dibawa ke forum muktamar yang dimulai Sabtu (19/11). Dari 39 orang, akan dipilih 13 orang. Mu’ti mengatakan, proses pemilihan dari 92 hingga menjadi 13 orang itu akan menggunakan sistem e-voting.
Setelah terpilih 13 nama, lanjut Mu’ti, mereka akan memilih ketua umum. Jadi, 13 orang itu mempunyai hak memilih dan dipilih. Peraih suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua umum. Dia lebih dulu akan ditanya apakah bersedia menjadi ketua umum. "Tapi, selama ini peraih suara terbanyaklah yang menjadi ketua umum," terangnya.
Terkait nama-nama yang masuk dalam 92 orang, Mu’ti mengatakan belum mengetahui detil. Nama-nama itu akan dibuka panitia dalam sidang tanwir. Namun, nama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dipastikan masuk dalam daftar tersebut. Termasuk pengurus PP Muhammadiyah lain. "Semua (pengurus) PP Muhammadiyah masuk dan bersedia," bebernya.
Mu’ti mengatakan, ada sekitar 2000-an anggota muktamar yang mempunyai hak bicara dan hak suara. Mereka berasal dari empat unsur, yaitu PP Muhammadiyah, unsur organisasi otonom pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM), dan unsur pimpinan daerah (PDM).
Jumlah anggota muktamar dari PWM dan PDM berbeda-beda. PWM bergantung dengan jumlah pengurus daerah, sedangkan PDM bergantung jumlah cabang. Tokoh asal Kudus itu mengatakan, anggota muktamar yang datang tidak perlu mengisi daftar hadir. Mereka cukup menunjukkan kartu saja, maka akan langsung ter-record. "Kami mempunyai data lengkap, by name, by address, bahkan by email, dan by phone," papar guru besar pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Sebelumnya, Haedar optimistis bahwa persiapan muktamar Muhammadiyah sudah 100 persen. Rencananya, muktamar tersebut juga akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.(lum/bay/jpg)
