JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan perkembangan rekrutmen ASN 2023. Diantaranya pemerintah sampai saat ini masih menggodok butir-butir ujian dan kuota untuk lulusan fresh graduate akan terus ditambah tiap tahunnya.
Persiapan rekrutmen ASN itu disampaikan Azwar usai menjadi pembicaraa di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Selasa (5/9). ’’Sekarang BKN dan Kementerian PAN-RB terus mengupayakan persiapan pembukaan rekrutmen ASN 2023,’’ katanya.
Mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur itu menjelaskan, salah satu persiapan yang dikebut saat ini adalah konsolidasi soal. Dia mengatakan upaya ini dilakukan hasil evaluasi rekrutmen ASN tahun lalu. Azwar mengatakan tahun lalu banyak ASN yang tidak lolos, diduga karena soalnya kurang pas.
’’Contohnya soal untuk rekrutmen di (formasi) kearsipan, (soalnya) siapa kepala ANRI tahun 1970. Kan tidak ada urusannya dengan kompetensi sekarang,’’ katanya. Soal-soal yang tidak sesuai dengan konteks pekerjaan ASN seperti itu, akan dihilangkan.
Kemudian diganti dengan soal-soal yang lebih substansi untuk mengukur kompetensi atau kemampuan pelamar. Azwar menegaskan konsolidasi butir-butir soal itu bukan berarti tahun ini soal ujiannya dibuat menjadi lebih mudah. Tetapi soal yang disajikan benar-benar lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan seleksi.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan rekrutmen ASN tahun ini kembali terbuka kesempatan bagi pelamar fresh graduate. Seperti diketahui pada rekrutmen ASN sebelumnya, formasi dihabiskan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari tenaga honorer.
Untuk tahun ini Azwar mengatakan kouta pelamar fresh graduate sekitar 20 persen. Dia mengatakan sempat menerima komplain dari para honorer. Mereka mengeluh sudah bekerja selama 15 tahun bahkan 20 tahun, tetapi tidak kunjung diangkat menjadi ASN.
Akhirnya tuntutan itu difasilitasi lewat rekrutmen ASN PPPK tahun lalu. Tetapi kebijakan tersebut ternyata menuai persoalan bagi kalangan pelamar yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. ’’Apakah republik ini adalah republik honorer,’’ kata Azwar.
Untuk itu tahun ini pemerintah membuka formasi untuk para fresh graduate. Ke depan kuota fresh graduate akan ditambah. Bisa jadi menjadi 30 persen untuk fresh graduate. Sisanya 70 persen untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer.
Azwar menjelaskan sebagian kuota ASN fresh graduate itu dibuka untuk formasi talenta digital. Mereka nanti mengawal penerapan digitalisasi pelayanan publik. Para talenta digital ini ditempatkan mulai dari instansi pemerintah pusat hingga ke daerah.
Keberadaan SDM talenta digital itu penting karena pemerintah serius menggarap digitalisasi layanan publik. Azwar menegaskan ke depan tidak boleh lagi ada banyak-banyak aplikasi layanan publik. ’’Bukan satu inovasi layanan publik, kemudian diwujudkan dalam satu aplikasi. Nanti masyarakat bingung kebanyakan membuat akun,’’ tuturnya.
Azwar mengatakan, Indonesia akan mencontoh Inggris yakni hanya ada satu website yang isinya mencakup segala jenis layanan publik. Seperti layanan kesehatan, visa, keamanan, pendidikan, sampai tunjangan sosial dan lainnya.
Pada bagian lain, hingga saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih belum memberi kepastian mengenai nasib para guru P1 yang belum mendapat penempatan. Padahal, banyak dari mereka yang sudah tak lagi mengajar usai dinyatakan lolos passing grade (PG).
Sebagai informasi, P1 adalah guru-guru kategori prioritas satu dalam seleksi PPPK guru sebelumnya. Mereka sudah dinyatakan lolos PG pada seleksi CASN 2021 namun tak mendapat formasi. Sehingga, diminta menunggu di tahun depannya.
Tahun lalu, sebagian dari mereka sempat dinyatakan mendapat penempatan. Namun, tiba-tiba dibatalkan dengan alasan teknis. Saat ini, tercatat 62.465 orang guru P1 yang masih belum mendapat formasi PPPK Guru.
Koordinator Forum Guru P1 Batal Penempatan PPPK Dewi Nur Puspitasari mengaku, hingga ini, tak ada informasi mengenai penempatan pada para guru P1 ini. Yang mereka tahu, hanya tentang adanya formasi PPPK guru yang dibuka di beberapa daerah.
”Belum ada kepastian apakah akan semua akan diberikan penempatan di tahun ini,” ungkapnya, kemarin.
Selama ini, kata dia, pemerintah pusat hanya menyampaikan bahwa masalah P1 diserahkan pada daerah masing-masing, disesuaikan dengan kesanggupan daerah, dan berapa formasi yang dibuka. Sementara, saat para guru menagih ke pemerintah daerah, mereka justru mengatakan jika keputusan penempatan masih dari pusat. Pemerintah Daerah hanya memberikan jumlah formasi bukan memutuskan soal penempatan.
Ia berharap, para guru P1 diberikan kejelasan soal nasib mereka. Ia mendesak, agar penempatan bisa diselesaikan seluruhnya tahun ini. Mengingat, banyak dari mereka yang sudah tidak bekerja. ”Sebagian P1 ada yang sudah tidak mengajar. Terutama yang dari sekolah swasta,” keluhnya.
Selama tak bekerja pun, mereka tak dapat kompensasi atas kelalaian pemerintah dalam proses rekrutmen ini yang mengakibatkan mereka jobless. ”Mereka menyambung hidup dengan berjualan, gojek, dan lainnya, sambil menunggu pengumuman,” ungkapnya.(wan/mia/jpg)
