Presiden Jokowi Gaungkan Perusahaan Bermitra dengan UMKM

Nasional | Rabu, 05 Oktober 2022 - 11:59 WIB

JAKARTA  (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo menggaungkan penggunaan produk dalam negeri. Di sisi lain, dilakukan perbaikan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga ada kenaikan kelas.

"Untuk produk apa pun, kalau kita punya, jangan beli impor," tutur Jokowi saat meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Jakarta, Senin (3/10).


Dia mencontohkan impor aspal. Padahal, Indonesia memiliki deposit aspal yang cukup besar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. ‘’Pekan lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton. Di sana ada deposit aspal itu 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi,’’ ungkapnya.

Jokowi juga mendorong pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Dengan begitu, produk UMKM dapat naik kelas hingga ke pasar internasional. "Sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan. Kalau bisa, pasarnya bukan hanya pasar lokal, bukan hanya pasar domestik, tetapi juga bisa dibawa untuk pasar ekspor," jelasnya.

Perusahaan juga harus membangun kemitraan dengan UMKM di daerah. Kemitraan, lanjut Jokowi, akan memberikan dampak yang baik. "Misalnya, banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan harus bermitra dengan UKM-UKM industri. Entah bikin knalpot, spion, atau kursinya," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting saat ini. Perusahaan sektor swasta ataupun pemerintah berperan krusial dalam upaya untuk memperkuat UMKM.

Arsjad mengungkapkan, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman bersama sejumlah kementerian sebagai bentuk riil kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Salah satunya, kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian yang ditujukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait pemberdayaan wirausaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Berikutnya, MoU bersama Kementerian Hukum dan HAM guna kerja sama memfasilitasi pengembangan UMKM.

Saat ini, sambung Arsjad, Kadin telah meluncurkan Wiki Wirausaha sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar sesuai keperluan. ‘’Termasuk kebutuhan pada teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lain-lain,’’ katanya.(lyn/agf/c14/dio/jpg)

 

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook