JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo kemarin (2/8) mengumumkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4 dilanjutkan hingga 9 Agustus. Pengumuman yang dilakukan akhir waktu menurut Jokowi karena harus melihat data di hari-hari terakhir PPKM level 4.
“Gas dan rem harus dinamis ditentukan di hari-hari terakhir," ujarnya, kemarin.
Jokowi menyatakan tak bisa membuat kebijakan dalam durasi yang panjang. Pilihan derajat pembatasan kegiatan masyarakat harus mengacu pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Dia menekankan penanganan pandemi berdasarkan tiga pilar. Pertama, adalah percepatan vaksinasi yang utamanya dilakukan di daerah yang menjadi pusat mobilisasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh komponen masyarakat.
“Kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T) yang masif," ujarnya. Dalam hal ini termasuk menjaga kapasitas rumah sakit, menambah fasilitas isolasi terpusat, dan menjamin obat serta oksigen. Menurut data yang diperolehnya, Jokowi menyebut ada perbaikan kondisi pasca PPKM level 4 yang berlaku hingga kemarin. Pemerintah sebelumnya memprediksi puncak penambahan kasus hingga 70 ribu kasus. Namun, sejauh ini pertumbuhan kasus tertinggi terjadi hingga 57 ribu kasus dan berangsur turun.
“Walaupun sudah ada perbaikan, namun kondisi Covid-19 dinamis. Kita harus terus waspada," bebernya.
Untuk mengurangi dampak PPKM level 4, Jokowi mendorong percepatan bantuan sosial.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan penerapan PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah Provinsi yang mengalami penurunan jumlah penambahan kasus dan BOR yang turun.
Meski demikian, Luhut mengatakan bahwa indeks mobilitas sedikit mengalami kenaikan akibat dari beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah pada 20 Juli lalu. Angka kasus harian di Jawa Bali mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen dari puncaknya. “Harapannya kondisi ini bisa tetap kita pertahankan," jelas Luhut kemarin.
Dalam PPKM yang akan mulai berlaku hari ini (3/8) 12 kabupaten/kota masuk ke level 3 dan 1 kabupaten yang masuk ke level 2. Namun terdapat beberapa kabupaten/kota yang akhirnya kembali pada level 4, bukan karena peningkatan kasus tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian.
“Detail kabupaten/kota mana saja akan diatur dalam Inmendagri yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat," jelas Luhut.
Beberapa daerah, kata Luhut, perlu perhatian khusus karena jumlah kasus, positivity rate, dan tingkat kematian yang masih tinggi. Yakni Bali, Malang Raya, DI Jogjakarta, serta Solo Raya. Tingginya angka kematian kata Luhut di antaranya karena masih banyak warga yang melakukan Isolasi mandiri sehingga terlambat mendapat perawatan.
"Akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen mereka rata-rata di bawah 90," jelasnya.
Untuk mempercepat vaksinasi, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya meningkatkan jumlah suntikan harian hingga 1.250.000 suntikan pada bulan Agustus ini. Pemerintah sudah menyiapkan 258 juta dosis vaksin siap suntik pada periode Agustus hingga Desember
Kemudian penerapan protokol kesehatan yang lebih masif disertai dengan tes dan telusur. Pemerintah saat ini menargetkan untuk melakukan tracing kepada 10 kontak erat per kejadian kasus positif yang sudah mulai dijalankan oleh TNI dan Polri di lapangan.
"Jika ketiganya dapat dilakukan, maka penyebaran virus dapat dikontrol sehingga strategi reopening secara bertahap optimis dapat dilakukan," pungkasnya.
Sementara Polri memastikan bahwa Operasi Aman Nusa II yang mendukung PPKM Darurat dan level 4 berakhir kemarin (2/8) pukul 24.00. Dipastikan bahwa operasi tersebut tidak berlanjut, namun Korps Bhayangkara masih berupaya keras dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menuturkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat telegram yang menyebut kendati operasi berakhir, namun Polri tetap konsisten mencegah penyebaran Covid-19.
"Karena itu diatur dalam surat telegram bahwa di lingkup Mabes Polri atau Satgas Pusat dilakukan operasi secara mandiri dengan jumlah personil disesuaikan," terangnya.
Lalu, untuk polda yang menggelar operasi juga dinyatakan selesai. Namun, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Polri masih berupaya menjaga konsistensi dalam mencegah penyebaran covid 19.
"Itu ditingkat polda," paparnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin meminta agar vaksinasi booster ditujukan pada tenaga kesehatan saja. Alasannya mereka inilah yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi pasien Covid-19.
“Vaksin Moderna sudah diberikan ke daerah. Mohon segera disuntikan kepada nakes," pintanya.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menegaskan vaksinasi dosis ketiga akan diterima sekitar 1,5 juta orang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
“Rekomendasi dari ITAGI adalah saat ini kita dapat menggunakan platform yg sama atau berbeda untuk vaksinasi dosis ketiga," katanya.
Pemerintah telah menetapkan booster untuk nakes menggunakan vaksin dari Moderna. Dikarenakan efikasi dari Moderna ini paling tinggi dari seluruh vaksin dimiliki Indonesia. Nadia merinci vaksin Moderna yang akan dipakai sebagai booster adalah mRNA-1273. Penyuntikkannya dilakukan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sebanyak 1 dosis.
Di sisi lain, vaksinasi Covid-19 terhadap penyandang disabilitas terus digenjot. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, sudah 225 ribu dosis vaksin sudah disalurkan ke enam daerah prioritas. Yakni, 18.166 ribu di Banten, 60.824 untuk Jawa Barat, 69.840 Jawa Tengah, 11.225 di Jogjakarta, 53.642 di Jawa Timur, dan 11.304 di Bali.
"Vaksinasi akan dilaksanakan pada Agustus-Oktober. Diharapkan, minimal dosis pertama sudah diberikan pada periode ini," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk vaksinasi penyandang disabilitas ini, pemerintah telah menyiapkan sekitar 450 ribu dosis vaksin Sinopharm. Vaksin tersebut merupakan hibah dari UEA yang diberikan khusus pada Presiden Jokowi. "Bapak Presiden minta langsung didistribusikan untuk teman-teman disabilitas, khususnya di daerah-daerah prioritas," papar founder Thisable Enterprise tersebut.
Angkie mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga pemerintah daerah (pemda) untuk memperlancar proses vaksinasi bagi penyandang disabilitas ini. Dia menegaskan, bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama dalam urusan kesehatan termasuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Hal ini turut diamini Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Diakuinya, bahwa, penyandang disabilitas kerap kesulitan mengakses informasi mengenai program pemerintah. Tak terkecuali, program vaksinasi. Karenanya, dia telah bersurat pada pemda untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas di wilayahnya. "Mereka masih memerlukan bantuan orang lain untuk dapat informasi itu," katanya.
Selain itu, pemda juga diminta untuk mendata kembali para penyandang disabilitas di daerahnya masing-masing. Sebab, merujuk data Kemensos, ada sekitar 28 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 550 ribu yang masuk data kemiskinan. Risma tak ingin ada penyandang disabilitas yang tak dapat akses untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah.
"Karenanya saya telah bersurat agar bisa mendata dan memfasilitasi akses vaksin," tegas mantan Wali Kota Surabaya tersebut. (lyn/tau/idr/mia/dee/wan/rio/jpg)
