JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah sebagai pemegang saham utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, hanya diberi waktu sebulan untuk merombak susunan direksi. Karyawan yang tergabung dalam Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta agar ada restrukturisasi direksi dari delapan menjadi enam direktur saja. Bila tidak, karyawan dan pilot Garuda mengancam akan melakukan mogok massal.
Tuntutan itu buntut dari persoalan yang selama ini dialami oleh karyawan dan pilot. Lantaran ada banyak kebijakan direksi yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB). Hal itu membuat para karyawan merasa tidak nyaman dan suasana kerja menjadi tidak kondusif.
Presiden APG Capten Bintang Hardiono menuturkan, salah satu yang dipersoalkan adalah masalah antarjemput pilot dan kru. Ada kebijakan fasilitas antarjemput diganti dengan uang transport. Dia menuturkan, kebijakan itu harus ditinjau ulang atau dicabut. Lantaran berhubungan dengan keselamatan atau safety para pilot.
“Alasannya di Eropa, di Singapura kru bisa jalan sendiri. Nah kan di sana satu safety-nya, keamanan terjamin, tepat waktu, transportasinya juga ada. Lha di kita kan bisa telat. Nggak bisa diharapkan,” ujar Bintang, Rabu (2/5).
Ada beberapa yang pilot terlibat kecelakaan karena mengendarai mobil sendiri dan mengantuk karena lelah. Sedangkan menggunakan taksi online juga dinilai kurang terjamin keamaannya. ”Taksi online, kemarin sudah terjadi ada pramugari diganggu-ganggu,” imbuh dia.
Masalah lain bagi pilot seperti lama pendidikan yang seharusnya tiga pekan dipangkas menjadi dua pekan saja. Menurut Bintang, tentu itu akan berpengaruh pada materi yang didapat pilot.
Bintang menyebutkan, ada pula persoalan gara-gara perubahan sistem penjadwalan crew. Ternyata sistem baru yang diimplementasikan pada November 2016 itu malah berdampak pada pembatalan dan penundaan penerbangan.
”Yang kita sesalkan kenapa pemindahan sistem ini waktunya cuma enam hari. Harusnya minimun enam bulan,” ungkap dia.
Kondisi yang menjadi salah satu pemicu turunnya on time performance (OTP). Pada 2016 OTP sebesar 89,51 persen. Sedangkan pada 2017 tercatat 86,4 persen.
Ketua Umum Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) Ahmad Irfan Nasution menilai, jumlah direksi yang sekarang delapan orang perlu diperamping lagi menjadi enam direktur saja. yakni Direktur Utama, Teknik, Operasi, Marketing, Keuangan, serta Direktur Pelayanan. ”Harapannya ada RUPS lagi untuk menghilangkan direktur kargo dan SDM,” ungkap dia.
Direktur kargo dianggap tidak diperlukan, karena sebelumnya unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat vice president. Lataran Garuda tidak memiliki pesawat khusus kargo atau freighter aircraft.(jun/vir/jpg)
