JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Peralihan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan antara PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan Pemerintah Indonesia akan berlangsung pada 2021 mendatang. Pemerintah menunjuk penuh PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola dengan membentuk anak perusahaan baru yakni PT Pertamina Hulu Rokan.
Dalam pengelolaannya, Pertamina membuka peluang hak kelola kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih dari 10 persen dengan skema business to business. Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Bumi.
Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan persiapan dari Pemprov Riau terkait keterlibatan dalam pengelolaan tersebut meski Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi pernah menyebutkan bahwa jatah pengelolaan 10 persen tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid meminta pemerintah daerah harus proaktif dalam memperjuangkan hal tersebut. Karena menurut dia, yang harus dipersiapkan bukan hanya sumber daya manusia (SDM), namun juga dipersiapkan modal awal. Pasalnya, untuk melepas sahamnya perlu uang yang tidak sedikit.
"Participating interest 10 persen itu sudah jelas. Itu kan istilah AMDAL lingkungannya. Artinya kita harus terlibat dalam kegiatan di wilayah kita," kata dia.
Sebagai wakil masyarakat Riau di Senayan dan juga menangani komisi Migas, dirinya siap memperjuangkan keinginan masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi dalam pengelolalan salah satu ladang minyak terbaik di Asia itu. Namun ia mengaku, hingga saat ini Pemprov RIau sendiri belum ada memberikan data kepadanya.
"Itu tergantung proaktif pemerintah daerah, tapi sampai sekarang belum ada diberikan data oleh pemerintah daerah. Kalau dibahas memang sudah pernah, tapi sebatas itu saja," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Pertamina akan melakukan pemboran 44 sumur di Blok Rokan pada 2021, pascaalih-kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia. Langkah tersebut dinilai untuk menahan laju penurunan sekaligus merealisasikan produksi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mengaku sudah siap untuk ikut mengelola Blok Rokan setelah diambil alih dari pihak Chevron ke pihak Pertamina pada 2021 mendatang. Hal tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi daerah.
Kepala dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus Lukman mengatakan, jika nanti sudah dikelola oleh pihak Pertamina. Maka daerah tempat dimana ladang minyak tersebut berada bisa ikut mengelola, namun tetap yang menentukan adalah pihak Pertamina.
"Tentunya yang boleh ikut mengelola itu adalah yang mempunyai kemampuan, yang sudah memiliki pengalaman. Untuk itu, kami sudah menyiapkan beberapa BUMD yang bisa ikut mengelola, nanti pihak Pertamina hanya tinggal memilih saja," katanya.
Namun demikian, pihaknya tidak mau terlalu jauh mempersiapkan pengelolaan Blok Rokan tersebut, pasalnya saat ini baik pemerintah pusat maupun daerah masih memfokuskan penangangan virus corona.
"Semua persiapan yang dilakukan baru bisa berproses ketika sudah beralih. Kalau sekarang kita tunggu saja proses peralihan itu. Karena masih fokus menangani virus corona," sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menjamin bahwa alih kelola pengelolaan minyak di Riau yang selama ini dilakukan oleh Chevron, dan pada 2021 mendatang dikelola oleh Pertamina tidak akan mengubah posisi karyawan.
"Rata-rata karyawan Chevron saat ini adalah anak Riau, dan saya juga sudah bertemu dengan pihak direktur Pertamina dan mengatakan bahwa saat alih kelola nanti tidak akan mengubah tenaga kerjanya (karyawan,red). Tenaga kerjanya tetap," kata Gubri.
Untuk itu, Gubri meminta para karyawan tidak perlu ragu dengan nasib mereka saat terjadi alih kelola nantinya. Selain tidak mengubah karyawan, Gubri juga meminta agar warga tempatan juga dilibatkan dalam kegiatan agar bisa mendapatkan penghasilan.
"Karena selama ini yang mendapatkan peluang itu justru yang datang dari luar daerah. Untuk itu, kedepannya saya minta masyarakat tempatan atau putra daerah selagi mereka memiliki kemampuan bisa dilibatkan," ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, pihaknya berharap produksi minyak di Riau bisa ditingkatkan lagi. Karena saat ini produksinya terus turun akibat tidak adanya eksplorasi lokasi-lokasi baru.
"Hal seperti ini memang wajar, karena disaat-saat akhir akan serah kelola. Pihak pengelola awal tidak akan habis-habisan melakukan eksplorasi, dan justru menurunkan produksinya," sebutnya.(yus/sol)
