"Besok itu partisipasi pemilih tidak lebih dari 70 persen,” lanjutnya.
Dia juga memberi catatan, pemilih yang akan datang ke TPS hari ini adalah pemilih yang benar-benar setelah membaca visi dan misi, informasi, dan sosialisasi dari KPU. Mereka yakin bahwa memilih itu penting untuk menentukan masa depan daerah selama lima tahun. Dalam pikiran mereka, apabila memilih, maka paslon akan bisa ditagih janjinya.
Sehingga, hanya pemilih yang rasional dan dewasa dalam berpolitik yang akan datang. Dalam situasi tersebut, pihaknya berharap apabila partisipasi tidak sesuai yang diinginkan KPU, setidaknya dapat menghasilkan calon yang benar-benar diharapkan oleh rakyat.
"Meskipun partisipasinya rendah, yang terpilih itu tetap yang terbaik dari yang ada,” tambahnya. Terpisah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia mengatakan sudah berkeliling ke sejumlah tempat, namun pilkada sepi-sepi saja.
"Dari semarak menjadi tidak semarak,” terangnya di gedung Bawaslu, Selasa (8/12/2015). Dia berharap, sepinya pilkada kali ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan, bagi negara seperti Indonesia, sifat pesta dalam perhelatan pemilihan masih diperlukan. Meskipun pemandangan jadi kurang sedap karena media promosi di mana-mana, terbukti tetap disenangi mayarakat.
Menurut Jimly, minimnya pemilih berpotensi mengurangi legitimasi pilkada. Bukan hanya legitimasinya saja, namun pendidikan politik juga akan berkurang," lanjutnya.
Dari Istana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan penyelenggara pilkada, termasuk Kapolri, Menkopolhukam, Panglima TNI hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BNI) untuk membantu kelancaran dan keamanan penyelenggaran pilkada serentak. Secara khusus, Jokowi meminta jajaran tersebut untuk melakukan deteksi dini terkait potensi gangguan keamanan saat pilkada.
"Arahan Bapak Presiden untuk persiapan pilkada besok (hari ini, red), jelas. Langsung kepada Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Dalam Negeri untuk mendeteksi dini,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Bogor, kemarin.
Tjahjo melanjutkan, Jokowi juga memerintahkan agar jajaran keamanan, bisa melakukan tindakan tegas jika terjadi gejolak gangguan keamanan yang menganggu kelancaran jalannya pilkada. "Sedikit ada riak, ada gejolak, hal-hal di luar konstitusi harus mengambil langkah-langkah yang cepat. Karena 269 daerah, ini sudah separuh republik kita pilkada serentak," lanjutnya.
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
