Langkah mencabut subsidi 23 juta pelanggan ini memang sudah masuk dalam perhitungan subsidi listrik APBN 2016, yang sudah dipangkas dari tahun ini Rp66 triliun menjadi Rp37,3 triliun. Jokowi pun meminta agar Kementerian ESDM dan PLN terus mencari strategi untuk memperbaiki kebijakan subsidi listrik. "Supaya subsidi bisa dialihkan ke hal-hal produktif," katanya.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengakui, untuk menyisir mana pelanggan yang miskin dan tidak miskin bukanlah tugas mudah karena benar-benar harus mendatangi satu per satu pelanggan. Karena itu, jika pencabutan subsidi 23 juta pelanggan itu diberlakukan mulai 1 Januari 2016, PLN akan kesulitan. "Makanya tepat kalau waktunya diundur mulai Juli," ucapnya.

Sofyan menambahkan, salah satu pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada PLN adalah agar petugas di lapangan benar-benar mendata rumah tangga yang juga memiliki usaha mikro. Untuk kelompok ini, maka akan tetap mendapat subsidi listrik. "Arahan presiden, yang listriknya dipakai untuk usaha produktif masih boleh terima subsidi," ujarnya.

Sebelum mencabut subsidi 23 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA, PLN sudah menggandeng enam perguruan tinggi (PT) melakukan survei untuk mengetahui apakah benar jika sebagian pelanggan 450 VA dan 900 VA sebenarnya memang bukan kelompok miskin.

Dalam survei yang dilakukan di Jawa-Bali tersebut, didapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa rata-rata rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA, lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli rokok dan pulsa handphone (HP) dibandingkan untuk membayar tagihan listrik.(owi/dim)

Laporan: JPG

Editor: Fopin A Sinaga