’’Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,’’ kata Menaker Hanif.
Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum lebaran. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," kata Menaker Hanif.
’’Kita juga akan segera
menerbitkan surat edaran THR kepada para kepala daerah dan membuka posko
pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu
ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat provinsi
dan kabupaten/kota serta di tingkat pusat yaitu di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan,’’ tutur Menaker Hanif.(adv)
Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga
