JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Para pejabat sebenarnya memiliki kewenangan agar bagaimana percakapan teleponnya tidak bisa disadap. Sebab sudah disediakan aplikasi yang disebut Scrambler atau pengacak suara. Tetapi semuanya kemudian berpulang pada si pejabatnya, mau pakai atau tidak.

”Sehingga, tidak bisa disadap,” ujar Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto.

Lanjut Wawan, apakah pejabat itu menggunakannya atau tidak, tentu tergantung orangnya. Memang aplikasi ini membuat handphone lebih lambat bekerja dan membutuhkan waktu. "Tinggal pilih, mau aman, atau hanya mau nyaman,” paparnya.

Menurut Wawan, teknologi dan kewenangan untuk menyadap itu dimiliki penegak hukum, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).”Namun, penyadapan harus dengan perizinan yang jelas. Setidaknya izin dari atasan,” paparnya.

Secara terpisah, Pendiri Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama D Persadha menuturkan, untuk mengetahui bahwa rekaman pembicaraan itu hasil sadapan atau tidak, ada tahapan yang harus dilalui. Dalam ilmu forensik audio, rekaman suara itu harus dibersihkan dari noise atau suara gangguan.

”Setelah bersih dari noise, maka akan dapat diketahui bahwa rekaman itu hasil penyadapan di dalam ruangan atau penyadapan telepon,” terangnya.

Namun, bila dipelajari sepintas, kemungkinan besar rekaman pembicaraan tersebut merupakan penyadapan telepon. Namun, hal tersebut hanya merupakan dugaan. ”Untuk pastinya harus menempuh kajian laboratorium forensik,” paparnya.

Tidak hanya soal penyadapan, dalam laboratorium forensik ini juga bisa menentukan keaslian suara tersebut. Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini dapat dengan mudah membuat suara menyerupai seseorang. ”Jangankan suara, video saja bisa dipalsukan,” paparnya.