Melalui program ini terjalin kemitraan pemerintah dengan masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.
’’Perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat selama 35 tahun dan dikelola oleh kelompok tani hutan. Negara hadir melalui pembentukan kelembagaan, tata kelola hutan dan tata kelola usaha,’’ jelas Menteri Siti.
Untuk penerapan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang memenuhi aspek legalitas.
Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang menerbitkan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) terhadap produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa.
Pemerintah juga merespon cepat penanganan Karhutla dengan meningkatkan kepatuhan para pihak, terutama sektor swasta. Serta mengeluarkan berbagai kebijakan seperti moratorium izin di lahan gambut. Hal terpenting lainnya adalah langkah penegakan hukum lingkungan yang konsisten. Dalam urusan pembiayaan, investasi dan perdagangan pada bidang kehutanan, juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
“Berbagai kebijakan ini dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai komitmen politik dan untuk menjaga segenap rakyat Indonesia,’’ tegas Menteri Siti.
Sementara itu, Director General Centre for International Forestry Research (CIFOR), Dr Robert Nasi menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh bagi pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi dan mengkonsevasi kawasan-kawasan gambut Indonesia pasca kerusakan akibat Karhutla tahun 2015 lalu.
KTT APRS III melibatkan peneliti-peneliti hutan, lahan gambut, mangrove dan karbon biru, kehutanan masyarakat, ekowisata dan konservasi, hutan produksi, investasi, dan perdagangan. Hadir juga pada kesempatan ini para Menteri dan Duta Besar dari negara sahabat, organisasi swasta, Akademisi, juga pihak swasta. Blue Carbon Economy, juga menjadi konsen pada pertemuan ini dengan kehadiran enam negara pemilik kawasan mangrove terbesar dunia. Mangrove memegang peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mencegah terjadinya abrasi.(jpnn)
