JOGJAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintahan Joko Widodo mendapatkan penghargaan karena dinilai berhasil dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan angka deforestasi.
Keberhasilan itu telah menempatkan Indonesia sebagai contoh bagi negara lainnya di dunia dalam mengelola hutan hujan tropis. “Indonesia telah melakukan pekerjaan terbaik, membawa negara-negara satu kawasan menjaga hutan yang semakin kritis dan menjalankan perjanjian Paris dengan penuh komitmen. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia, Josh Frydenberg saat menjadi pembicara pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik (Asia Pacific Rainforest Summit - KTT APRS ) ke-3, di Yogyakarta, Senin (23/4/2018). KTT ini akan berlangsung hingga Rabu, 25 April besok.
KTT ini digelar guna mendukung Perjanjian Perubahan Iklim Paris, serta mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan ini mengangkat tema ’Melindungi Hutan dan Masyarakat, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi’.
Delegasi dari sekitar 20 negara pemilik hutan hujan tropis di Asia-Pasifik hadir dalam KTT ini guna membahas arah kebijakan pelestarian hutan hujan tropis dunia. Hutan hujan tropis terbentang seluas 740 juta hektare sepanjang Asia-Pasifik, dan berkontribusi penting memberi kehidupan bagi sekitar 450 juta manusia di dunia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat hadir sebagai tuan rumah sekaligus pembicara kunci mengatakan hutan Indonesia memberi kontribusi sebesar 17,2 persen dari target NDC, yaitu mengurangi 29 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan berbagai langkah koreksi dalam penyelamatan hutan hujan tropis, dan memegang penuh komitmen pada perjanjian Paris. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil mengurangi deforestasi dari 1,09 juta hektare tahun 2015 menjadi 0,61 juta hedktare tahun 2016 dan 0.479 juta hektare tahun 2017.
“’Kita berupaya menurunkannya menjadi 0,45 juta hektare pada 2020, hingga 0,35 juta hektare pada 2030,’’ ungkap Menteri Siti.
Capaian angka tersebut optimis bisa dicapai, karena adanya kerjasama multipihak mulai dari di tingkat tapak, hingga kerja bersama secara Nasional. Untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga hutan tetap lestari, Indonesia kini menggencarkan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare.
