Dia berpesan supaya dinas pendidikan setempat bisa mendudukkan sekolah dengan jajaran bank penyalur. Jadi jika ada keluhan pencairan oleh pihak sekolah bisa langsung dicarikan solusinya.
Meski demikian, anggota DPR Komisi X Dedi Wahidi menganggap bahwa serapan 90 persen di akhir tahun belum layak bagi program sekaliber KIP. Menurut politisi PKB ini, seharusnya dana bisa terserap seratus persen. ‘’Kalau anggaran lain boleh lah kurang, tapi kalau KIP diperlukan sama masyarakat miskin, emang sudah kadung dianggarkan,’’ katanya.
Menurut Dedi, lambatnya pencairan tidak melulu permasalahan di tingkat pemda ataupun dinas pendidikan setempat, tapi juga bank penyedia layanan. Contohnya seperti BNI yang khusus melayani pencairan untuk siswa SMA. Prosesnya terbilang cepat, lain dengan BRI yang melayani untuk pencairan murid SD yang terbilang lamban. ‘’Terlalu banyak amanat pemerintah, sehingga mereka (Bank,red) menomorduakan layanan KIP,’’ katanya.
Untuk itu, menurutnya perlu ada tambahan bank yang melayani pencairan KIP agar beban kerja bisa dibagi dan layanan bisa maksimal. ‘’Kalau perlu libatkan kantor pos, mereka kan sekarang minim kerjaan?’’ ungkap pria asal Indramayu ini.
Dedi mengkritik selama ini kementerian dan lembaga sering mengeluhkan adanya pemotongan anggaran, sering bingung sektor mana yang akan dipangkas. ‘’Tapi kalau ada anggaran sebesar ini malahan tidak terserap,’’ tegasnya.(wan/tau/rnl)
