“Semua pihak berjuang bersama-sama agar daerah yang kita cintai ini, bisa berdiri tegak sebagai sebuah daerah yang mandiri, dan sejajar dengan kabupaten induk yaitu Kutai Barat dan daerah lainnya,” tegasnya.
Sebagai pimpinan daerah yang sangat peduli dengan upaya pembangunan daerah, bupati dan wakil bupati Mahulu 2016–2021 akan berusaha sekuat tenaga untuk memahami apa yang sudah terjadi.
“Makanya dalam kesempatan kami berdua mengundang saudara sekalian untuk melupakan segala hal yang sudah terjadi. Selanjutnya, kami mengajak untuk bersama-sama merapatkan barisan dan menyatukan segala daya upaya. Berikut mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Apapun yang dilaksanakan, menurut Boni apabila tidak disertai upaya pembenahan struktur organisasi dan tata kerja serta penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang sesuai antara pendidikan dengan keterampilan, niscaya tidak akan efektif. Sehubungan dengan itu, Bupati Boni menegaskan, perlu segera mengambil langkah perintisan awal untuk pembenahan organisasi dan mutasi personel.
“Pembenahan organisasi dan penataan SDM aparatur perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan memberikan penekanan penting pada penataan organisasi dan perangkat pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik yang terdepan. Hal itu sesuai visi-misi yang kami sampaikan selama proses kampanye penyelenggaraan pilkada bupati dan wakil bupati tahun 2015 lalu,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Wabup Y Juan Jenau. Dia meminta semua pihak melupakan perbedaan saat pilkada. Selanjutnya, ke depan bersama-sama merapatkan barisan untuk membangun Mahulu.
“Intinya, PNS harus setia kepada pimpinan dan setia kepada bangsa dan negara. Karena hal itu sudah menjadi niat bapak dan ibu ketika menjadi PNS, menjadi TKK dan PTT,” ujarnya.
Disebutkannya, bupati dan wabup adalah dwi tunggal pimpinan. Selanjutnya, Sekkab dan jajaran yang lain bersama-sama melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
“Saya sendiri selaku wakil bupati, tugas pertama saya adalah membantu bupati dalam menjalankan pemerintahan. Lantas yang kedua mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan, dan temuan hasil pengawasan aparat,” tambah Juan Jenau. (mu03/san/k9)
Sumber: Prokal/JPNN
Editor: Hary B Koriun
