"Kami akan berkoordinasi dalam penerapan e-hajj. Sehingga nanti jamaah yang berangkat benar-benar sudah mendapatkan visa," jelasnya. Untuk kepastian mendapatkan visa itu, pemerintah Indonesia dituntut sudah memastikan layanan penerbangan, transportasi selama di Saudi, dan akomodasi lain seperti hotel dan katering. Lukman berharap calon jamaah yang masuk estimasi (perkiraan) berangkat haji tahun ini untuk bersabar sebentar.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Jamil menuturkan ada penambahan layanan. Di antaranya adalah penambahan jumlah layanan katering selama jamaah haji berada di Makkah.
"Tahun lalu di Makkah mendapatkan 15 kali makan, sementara tahun ini kita usulkan 24 kali makan. Ini masih usulan,’’ kata dia.
Sementara untuk urusan BPIH 2016, Jamil membenarkan bahwa Kemenag sudah memasukkan usulan besarannya ke Komisi VIII (bidang keagamaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan) DPR. Jamil mengatakan besaran BPIH 2016 yang diusulan pemerintah adalah USD 2.717 per jamaah. Itu artinya BPIH tahun ini sama dengan BPIH 2015. ’’Urusan BPIH ini juga masih dini untuk dibicarakan,’’ katanya.
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan DPR bersama Kemenag sudah membentuk Panita Kerja (Panja) BPIH 2016. Tujuannya adalah membahas dengan rinci nominal BPIH 2016. Saleh berharap BPIH tahun ini lebih murah dibandingkan tahun lalu. ’’Sebab ada peningkatan dalam komponen indirect cost (biaya tidak langsung, red) sampai Rp1 triliun,’’ katanya. Sehingga menurut logikanya, biaya haji yang ditanggung jamaah (direct cost) bisa lebih ditekan.
Irjen Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, ketika ada penambahan indirect cost bukan berarti komponen BPIH yang ditanggung jamaah otomatis turun. Sebab menurutnya saat ini terjadi inflasi yang cukup tinggi di Saudi. Sehingga ada pelonjakan biaya sewa pemondokan, transportasi, dan ongkos katering.
"Ada inflasi sekitar 2,5 persen di sana (Saudi, red)," tutur mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.(wan/end)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
