JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - DUA hari pascapengiriman SMS Blast untuk calon penerima vaksin belum menemui kendala. Rencananya pengiriman SMS akan berlangsung selama sepekan. Di sisi lain, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) masih menunggu laporan efikasi atau kegunaan vaksin Covid-19 Sinovac yang akan dirampungkan peneliti. SMS dikirim secara serentak mulai Kamis lalu (31/12). "Sampai satu minggu," kata Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Jumat (1/1).
Hingga kemarin proses masih berjalan. Termasuk dengan dibarengi validasi data yang ada. Sehingga belum semua yang mendapatkan jatah dalam tahap pertama ini memperoleh SMS. Ketika ditanya mengenai kendala, Nadia menyatakan belum ada kendala berarti. Sebab SMS Blast masih berlangsung. Feedback atau saran dari penerima SMS juga belum diterima oleh Kemenkes.
Pada tahapan pertama, kelompok prioritas penerima vaksin adalah 1.319.000 tenaga kesehatan (nakes) serta penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga petugas tracing kasus Covid-19 dan juga 195 ribu petugas pelayan publik seperti TNI, Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi dan tokoh masyarakat.
Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah diatur siapa saja yang akan menerima vaksin. Aturan yang ditetapkan oleh Menteri Gunadi Sadikin pada tanggal 28 Desember lalu itu menyatakan bahwa penerima vaksin telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.
Siapa saja yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS, diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19, tapi mendapatkan SMS, tidak wajib mengikuti vaksinasi.
"Sasaran dari SMS Blast ini adalah masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin," kata Budi.
Vaksinasi diberikan sebanyak dua dosis dengan interval 14 hari. Jadi ketika penerima vaksin melakukan vaksinasi pada 1 Februari maka dia akan kembali disuntik 15 Februrari. Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap dengan menerapkan prinsip kehati hatian. Proses vaksinasi sendiri diharapkan dapat mulai dilaksanakan setelah dikeluarkannya Emergency Use Authorization (EUA) oleh BPOM.
Budi optimis penyediaan dan persetujuan vaksinasi akan diberikan pada satu hingga dua minggu lagi. Aturan terkait vaksinasi diatur dalam Permenkes 84/2020. Pada pasal 15 dijelaskan bahwa vaksinasi akan dilakukan ketika tiga komponen sudah terpenuhi, yakni ketersediaan vaksin, adanya kelompok prioritas, dan tergantung jenis vaksin Covid-19. Para ahli yang terlibat dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan diajak.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa PT. Biofarma telah memiliki fasilitas ruang produksi fill and finish vaksin Covid-19. Kapasitas produksinya capai 100 juta dosis per tahun. Rencananya akan ditambah kapasitasnya menjadi 250 juta dosis pertahun. Yang tak kalah penting adalah memastikan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin PT Bio Farma pun telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Sehingga proses fill and finish product dapat segera dilakukan setelah bulk vaksin tiba.
Sementara saat ini proses pemberian EUA vaksin Covid-19 dari Sinovac telah memasuki tahapan penyelesaian. Peneliti melakukan uji klinik vaksin di Bandung bersama PT. Bio Farma dengan sampel penelitian 1620 orang. Mereka telah dilakukan penyuntikan tahap dua.
"Kami terus memantau pelaksanaan uji klinik dan mengevaluasi," ucap Penny. Pengamatan pada uji klinis tahap III ini dilakukan pada bulan pertama, ketiga, dan keenam, pasca disuntikan vaksin yang kedua. Tujuannya guna melihat kejadian pascaimunisasi dan pembentukan antibodi.
Pengukuran antibodi sendiri dilakukan di laboratorium Balitbangkes Kemenkes. Tujuan dari dilihatnya netralisasi antibodi ini adalah untuk mengetahui kemampuan vaksin dalam mengalahkan Sars CoV-2 yang merupakan virus Covid-19. Kini lembaga tersebut tengah menunggu hasil perhitungan kegunaan vaksin yang masih disiapkan oleh peneliti.
Selain melakukan evaluasi terhadap data uji klinik vaksin yang dilakukan di Bandung, BPOM juga akan mendapatkan data dari Tiongkok, Brazil dan Turki. Tiga negara tersebut merupakan tempat dilakukan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 dari Sinovac. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah membantu mempersiapkan pelaksanaan program vaksinasi yang akan dimulai tahun ini. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, dukungan daerah harus dilakukan secara all out.
Bukan hanya oleh jajaran di level dinas. Namun juga aparat kewilayahan.
"Camat dan lurah untuk pengkondisian lapangan," ujarnya. Instruksi tersebut, lanjut dia, sudah disampaikan dalam rapat koordinasi proyeksi 2021 30 Desember lalu.
Sebagai jajaran yang menguasai wilayah dia meminta agar lokasi yang ditunjuk sebagai tempat vaksinasi dipastikan keamanan dan mitigasi resikonya. Jajaran camat/lurah dapat berkoordinasi dengan aparat lainnya seperti Satpol PP, Satlinmas, BPBD hingga pemadam kebakaran. "Atensi untuk objek vital dari berbagai ancaman termasuk kebakaran, seperti Laboratorium, tempat penyimpanan (storage) vaksin dll," katanya.
Selain itu, sebagai ujung tombak pemerintah di daerah, dia meminta camat dan lurah untuk terus-menerus mensosialisasikan dan menkomunikasikan kepada masyarakat terkait kesiapan vaksinasi. Meski vaksinasi sudah dekat, dia menekankan pentingnya konsistensi kedisiplinan masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan.
