JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Melemahnya sektor perekonomian akibat wabah Covid-19 yang membuat sejumlah pekerja kontrak/buruh (pekerja informal) terancam kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah gerak cepat untuk mengantisipasinya. Ia juga meminta, agar pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan insentif yang diberikan, untuk memperhatikan masyarakat menengah kebawah dan sektor non-formal yang lebih rentan terancam dalam situasi saat ini.
"Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan realokasi dana infrastruktur untuk menjaga perekonomian kelompok masyarakat yang paling rawan terdampak wabah Covid-19, seperti pekerja kontrak/buruh, mengingat mereka harus diprioritaskan untuk diberikan bantuan," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Selain itu, Politisi Golkar ini juga mendorong, agar Pemerintah memberikan bantuan insentif tambahan kepada masyarakat, terutama pekerja non-formal, untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat virus Covid-19, seperti dengan memastikan berjalannya penambahan dana program sembako murah dan bantuan langsung tunai (BLT).
"Bantuan Langsung Tunai ini, diperuntukkan bagi para pekerja di sektor non-formal dan anggaran untuk memberikan diskon pajak hotel maupun restoran bagi pelaku usaha di sektor tersebut, agar dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya PHK," ujarnya lagi.
Bamsoet juga meminta, agar pemerintah tegas kepada perusahaan yang abai pada keselamatan dan kesejahteraan buruh selama masa darurat ini, seperti dengan meminta agar perusahaan mengurangi proses produksi guna meminimalisir risiko penularan penyakit, namun tetap menjamin hak-hak para pekerja/buruh.
"Intinya, pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin buruh terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan ditengah masa wabah ini," tandasnya.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Deslina
