Pemko Anggap Air Bersih Tidak Urgen

Liputan Khusus | Minggu, 06 Desember 2015 - 11:13 WIB

Pipa PDAM Bocor. Foto Defizal / Riau Pos

Persoalan air bersih masih belum bisa diselesaikan Pemko Pekanbaru. Parahnya, tidak ada penambahan pelanggan PDAM yang baru, justru mendapatkan pengurangan pelanggan yang enggan menggunakan air bersih produksi PDAM. Tidak hanya itu, sejumlah anggaran yang digelontorkan dari APBD maupun APBN belum bisa memperbaiki kinerja PDAM secara baik. Melihat kondisi tersebut, masyarakat menjadi bertanya apa yang sudah dilakukan Pemko hanya jalan di tempat.

Mardianto manan

Pengamat Perkotaan

RIAUPOS.CO - Belum juga mendapatkan solusi yang kongkrit terkait air bersih di Kota Pekanbaru, Perusahaan daerah Air Bersih (PDAM) Tirta Siak terkesan masih jalan ditempat. Klaim PDAM harus menutup dosa yang dibuat manajemen sebelumnya menjadi salah alasan PDAM belum bisa benar-benar fokus pada perbaikan air bersih. Tidak hanya itu, utang yang cukup besar yang ditanggung manajemen saat ini juga dijadikan alasan belum ada perubahan air bersih di Pekanbaru. Melihat kondisi tersebut, Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan menyebutkan, dia sendiri binggung apa yang salah. Hanya saja, dia bisa menarik kesimpulan ada dua hal yang membuat air bersih di Pekanbaru tidak kunjung bisa terselesaikan.

‘’Menurut hemat saya, ada dua persoalan besar yang mengakibatkan persoalan air bersih ini tidak tuntas. Pertama karena manajemennya yang tidak jelas serta amburadul, dan kedua tentang tidak ada komitmen pimpinan daerah untuk menuntaskan persoalan air bersih ini. Itu bisa dilihat sendiri, bagaimana Walikota hanya membesar-besarkan pembangunan kantor baru dan dibuktikan tingginya ‘jatah’ Dinas Cipta Karya untuk hal tersebut. Untuk perbaikan PDAM, palingan hanya 10 miliaran kurang,’’ ujar Mardianto.

Pernyataannya tersebut, tambah Mardianto, tidak hanya sekadar hanya bicara. Diakuinya, saat ini yang dibesarkan di luar adalah pembangunan perkantoran baru pemerintah yang letaknya jauh dari pusat kota serta belum memiliki akses yang jelas. Dia takunya, pembangunan yang menelan uang masyarakat tersebut akan terhenti sendirinya jika wako saat ini tidak lanjut. ‘’Contohnya itu pembangunan Pasar Cik Puan yang belum jelas hingga saat ini,’’ katanya. Disebutkannya juga, total dari anggaran 25 SKPD yang ada di Pekanbaru, sesuai dengan pemberitaan media masa, hanya Rp202 miliar, dan setengah dari anggaran Dinas Cipta Karya Rp402 miliar. ‘’Harusnya jika memang serius, ada anggaran besar yang digelontorkan untuk perbaikan intalasi dan jaringan serta kualitas air, tentu lebih baik. Kenyataannya, hal tersebut tidak ada dan kalah sama kantor baru,’’ tegasnya.

Selain itu, Mardianto juga dengan lugas menyebutkan kecurigannya akan kondisi yang terbentuk saat ini. ‘’Jangan-jangan ada kerjasama antara pemerintah dengan air isi ulang. Sengaja diamburadulkan manajemen PDAM itu agar air isi ulang laku. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar,’’ tambahnya lagi. Manajemen yang salah juga disebutkan Mardianto sebagai salah satu kegagalan PDAM memperbaiki kondisi air bersih di Pekanbaru ini. Pasalnya, sudah beberapa kali PDAM melakukan kerjasama dengan pihak investor namun selalu berakhir gagal. Yang terparah, kerjasama tersebut juga ada yang berakhir dengan jalur hukum. tercatat ada beberapa kerjasama yang sudah dan baru akan dilakukan Pemko dan PDAM. Diantaranya, kerjasama dengan investor Belanda yang akhirnya batal karena terlalu lama. Selanjutnya, kerjasama dengan KTDP yang berujun tidak jelas, kerjasama dengan Malaysia dan terakhir rencana kerjasama dengan Korea Selatan yang juga sama-sama tidak jelas.

‘’Itu ada apa sebenarnya, kenapa bisa tidak jadi. Apa konsumen Pekanbaru tidak berpotensi menjadi konsumen air bersih itu, atau para investor tidak sanggup memenuhi ekspektasi Pemko Pekanbaru itu sendiri. Coba ditelaah secara benar akan kondisi tersebut. Dimana yang salah, dan menurut saya jelas, manajemen yang salah dan tidak ada komitmen yang jelas dari pimpinan daerah,’’ tegasnya.(kun)