Lebih lanjut dikatakan Noviwaldy, setelah perusahaan-perusahaan tersebut angkat kaki dari Riau. Maka nanti kebun perusahaan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah daerah.

‘’Kalau perusahaan sudah angkat kaki dari Riau, Pemda bisa ambil alih perkebunan. Lebih baik melakukan hal itu daripada mempertaruhkan nasib 6 juta jiwa rakyat Riau,’’ katanya.

Selain itu, Noviwaldy juga berharap peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam persoalan karhutla. ‘’Kami juga meminta LAM dari tingkat provinsi hingga kecamatan  harus ikut berpastisipasi baik dalam hal sosialisasi hingga pengawasan. Saatnya LAM melindungi kita masyarakat di Provinsi Riau ini,” ujarnya. (/kun)