99 Desa Terdampak Banjir Kuansing

Lingkungan | Selasa, 06 November 2018 - 10:30 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Debut aliran Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi, Senin (5/11) meluap. Hal ini karena tingginya debit air dari hulu sungai. Setidaknya, ada 99 desa yang terdampak. Ribuan rumah dan ribuan hektare sawah warga terendam banjir.

Baca Juga :Dirikan Tenda Tanggap Darurat di Wilayah Banjir

Banjir yang melanda Kuantan Singingi sejak Sabtu (3/11) lalu, hingga kini masih berlangsung. Hanya saja, Dinas Sosial Riau melaporkan belum ada warga yang mengungsi. Kalaupun ada, warga mengungsi ke rumah saudara mereka.

‘’Ada 99 desa di 12 kecamatan yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Kuantan. Terdata ada sebanyak 7.006 kepala keluarga (KK),” kata Kepala Dinas Sosial Riau, Dahrius Husin, Senin (5/11) siang.

Dari data yang diterima Riau Pos, sedikitnya ada 4.578 unit rumah dan 3.148 hektare lahan sawah di Kuantan Singingi terendam banjir. Paling parah di delapan kecamatan.

Yakni, di Kecamatan Kuantan Mudik 184 rumah terendam, Gunung Toar 15 rumah, Kuantan Tengah 495 rumah, Benai 902 rumah, Pangean 1.934 rumah, Kuantan Hilir Seberang 878 rumah, Inuman 122 rumah, dan Cerenti 47 rumah.

Sementara untuk areal persawahan yang terendam banjir di Kuansing seluas 3.148 hektare. Yakni di Kecamatan Kuantan Mudik 320 hektare, Gunung Toar 290 hektare, Kuantan Tengah 597 hektare, Pangean 1.151 hektare, Kuantan Hilir 243 hektare, Kuantan Hilir Seberang 536 hektare, Inuman 11 hektare dan Cerenti 1,5 hentare.

Terkait hal ini kata Dahrius, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kuansing. Dari laporan terakhir, pemerintah setempat sudah mendirikan posko pengungsian. Hanya saja, posko pengungsian ini belum ditempati warga.

‘’Artinya, masyarakat yang butuh perlindungan, khususnya untuk tempat tinggal, bila harus meninggalkan rumah karena terendam banjir, maka sudah disiapkan tenda pengungsian. Tapi, sampai hari ini belum ada masyarakat menggunakan tenda pengungsian tersebut. Kalau ada, nanti kan melapor ke posko,” sambungnya.

Rata-rata kata Dahrius, masyarakat yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke rumah warga lain atau ke rumah saudaranya. “Ada masyarakat yang masih menetap di rumah mereka. Ada juga mengungsi ke rumah saudara mereka. Jadi belum masuk ke tenda pengungsian,” ujarnya.

Jika warga sudah memanfaatkan tenda pengungsian, maka kata Dahrius, akan disiapkan dapur umur dan logistik lainnya. “Kami akan menyiapkan makanannya, air bersih dan tempat tinggal mereka. Dapur umum kita dirikan bila ada orang mengungsi,” ujarnya.

Menurutnya, jika belum ada pengungsi, maka belum didirikan dapur umum. “Kalau belum ada yang mengungsi, bagaimana pula kita buat dapur umum. Tapi dapur umum sudah siap siaga. Kalau tenda, sebentar cuma mempersiapkannya,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap bersiaga bila diperlukan. “Yang jelas, kita dari Dinas Sosial dan Tagana, sudah siaga. Kita selalu koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait,” ujarnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengaku sudah mendapatkan laporan terkait banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kuansing.

Hanya saja, BPBD Riau tak bisa berbuat apa-apa, karena instansi yang menangani adalah Dinas Sosial Kuansing. Sebab, Pemkab Kuansing tak memiliki BPBD. “Meski demikian, kami tetap pantau kondisi bencana yang terjadi di Kuansing,” ujarnya.

Untuk di Kuansing kata dia, penanganan bencana dilakukan oleh Dinas Sosial setempat. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi Riau. “Kalau daerah yang punya BPBD setempat, kita langsung lakukan koordinasi dan mengirimkan bantuan,” ujarnya.

Namun, jika sewaktu-waktu diperlukan, BPBD Riau siap menurunkan personel dan bantuan lainnya. Tapi sampai sekarang, belum ada permintaan bantuan kepada lembaga yang dipimpinnya.

“Kalau banjir di Kuansing, kita sudah dapat laporan. Kita belum kirim bantuan. Kita koordinasi jalurnya ke mana? Nanti salah-salah,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendorong agar Pemkab Kuantan Singingi untuk membentuk BPBD setempat. “Kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membentuk BPBD setempat, supaya lebih mudah melakukan koordinasi dalam penanganan bencana,” ujarnya.(dal)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook