KUANTAN SINGINGI (RIAUPOS.CO) -- Masyarakat Kuansing sempat dibuat heboh sejak sepekan terakhir. Pasalnya, ada berita dan informasi bahwa Pemkab Kuansing melakukan pungutan terhadap kades terpilih saat Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi melantik beberapa kades di kecamatan, beberapa waktu lalu.
Bahkan salah satu media online menyebutkan nilai pungutan terhadap kades terpilih tersebut terbilang lumayan besar. Dalam pengakuan salah seorang kades terpilih di media online itu merasa keberatan dengan pungutan tersebut.
Menanggapi isu yang beredar tersebut, Pemkab Kuansing melalui kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Drs Napisman saat dihubungi Riau Pos, Ahad (15/12) menyebutkan bahwa berita tersebut tidak benar.
Menurutnya, tuduhan adanya pungutan saat pelantikan kades terpilih tidak benar. Pihaknya juga merasa heran ketika adanya pemberitaan adanya pungutan yang memberatkan para kades terpilih.
"Itu tidak benar. Kita mau transparan saja. Kalau ada yang minta, segera laporkan. Kami yang berhubungan langsung dengan para kepala desa. Sepengetahuan saya, tidak ada pungutan. Tapi kalau memang ada, sebaikmya ini dilaporkan langsung ke Pak Bupati," tegas Napisman.
Terkait dengan sistem pelantikan yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan, Napisman membeberkan, jika dilaksanakan di satu tempat, maka akan terlihat padat. Apalagi tempatnya tidak ada yang memadai.
"Sedangkan 60 kades saja yang dilantik, tumpah ruah. Apalagi sekarang sekitar 90 orang. Kita kan sudah coba menggunakan aula SMA Pintar kemaren. Ternyata berdesakan. Dan lagi, ini juga pernah dilaksanakan sebelumnya. Termasuk pemerintahan terdahulu," ujar Napisman.
Pihaknya menyayangkan adanya berita dan informasi tersebur. Sebaiknya, media tersebut mengonfirmasi kepihak terkait terlebih dahulu. Sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.(kom)
Laporan MARDIAS CHAN, Telukkuantan
