TALUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Semangat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terlihat lesu. Hal ini diduga dipicu oleh tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau yang disebut tunjangan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) tak kunjung cair.
Akibat kondisi tersebut membuat PNS di lingkungan Pemkab Kuansing mengeluh. Mereka mengeluh karena nasib yang dialaminya. Karena memasuki Maret, dana kesra tidak kunjung cair.
Dari informasi yang ada, selama 2021 sudah tiga bulan seluruh PNS di Kuansing belum menerima dana Kesra. Padahal dana ini sangat mereka nanti-nantikan untuk membiayai kehidupan rumah tangga.
Karena diketahui, saat ini tidak semua PNS menerima gajinya secara utuh. Sebab sebagian besar PNS sudah menggadaikan SK gaji ke bank untuk berbagai keperluan. Termasuk pula ASN yang memiliki jabatan, baik eselon II, III maupun eselon IV.
Sehingga harapan mereka yang sudah tidak menerima gaji utuh itu menyandarkannya pada dana tunjangan tersebut. Apalagi seorang pejabat sekarang hanya menerima Rp200 ribu per bulan.
"Bagi yang masih menerima gaji utuh, ya dapat bernafas lega. Tapi bagi yang sudah meminjam seperti saya, ya sangat berat, terpaksa berhutang kesana kemari dulu," ujar Jon (38), salah seorang PNS di Kuansing kepada wartawan, Selasa (8/3) kemarin.
Uang itupun diperlukan untuk membiayai kebutuhan penting keluarga sehari-hari. "Nanti kalau sudah terima, (langsung) habis untuk bayar hutang atau keperluan lainnya," sambungnya.
Setengah merintih, Ia berharap dana Kesra dapat segera cair. Sehingga dapat membayar hutang. "Malu juga kalau terus berhutang. Orang kedai atau tempat kita minjam tentu butuh juga uang untuk modal," ujarnya berkeluh kesah.
Lain lagi PNS yang satu ini. Hendri (46), makin prihatin karena tidak mendapat kepastian kapan dana Kesra cair. Sehingga mereka ada yang menderes (menyadap, red) karet. Seharusnya paling lambat bulan Maret dana Kesra sudah cair. Karena sangat mereka butuhkan sekali untuk kelanjutan rumah tangga.
"Apalagi bagi staf seperti saya," kata Hen, salahseorang PNS di salah satu instansi di Pemkab Kuansing, terpisah.
Namun dia melihat tidak hanya kalangan PNS seperti dirinya sebagai staf, bahkan katanya, para pejabat pun mengeluh dengan kondisi ini.
Sementara Sekda Kuansing, Dianto Mampanini kepada Riau Pos, Selasa (7/3) mengakui, adanya keterlambatan pembayaran dana Kesra, karena ada kendala nasional. Hal ini telah dirapatkannya bersama seluru kepala daerah, sekda dan juga pihak KPK guna membahas masalah ini.
"Kuansing saat ini masih dilakukan penyempurnaan Rencana Anggaran Kas (RAK). Setelah itu disiapkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Jika SIPD (Sistem Informasi Perencanan Daerah) sudah bisa digunakan, baru UP. Kita sedang menggesa. Mudah-mudahan bulan Maret ini bisa terlaksana," katanya.(gem)
Laporan: JUPRISON (Telukkuantan)
