KUANTAN SINGINGI (RIAUPOS.CO) -- Minimnya realisasi yang diterima Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kuansing hingga akhir Desember 2019 membuat kondisi kas daerah Kuansing mengalami defisit.
Hal itu dibenarkan Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP saat dihubungi Riau Pos, Rabu (1/1). Menurut Hendra, defisit tersebut diketahui karena hingga tanggal 30 Desember masih banyak yang belum diterima.
"Iya. Diperkirakan kita akan mengalami defisit dan kemungkinan akan terjadi tunda bayar. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan hingga hari ini belum kita terima sepenuhnya," ujar Hendra.
Hendra membeberkan, jumlah penerimaan sampai 30 Desember 2019 Rp1.492.740.913.437,04 tidak mampu membiayai kewajiban yang telah dialokasikan pada APBD 2019 sebesar Rp1.511.422.518.405,00. Sehingga masih terjadi kekurangan dana sebesr Rp18.681.604.967,96. Total dokumen yang masuk untuk proses pencairan hingga saat ini sudah Rp31.517.712.469,00.
"Ahamdulillah, defisit tertutupi dengan masuknya tranfer dari Pemerintah Provinsi lebih kurang Rp13 miliar. Sesuai arahan Pak Bupati kemarin, kami diminta mencari solusi untuk menghindari tunda bayar ini. Nah, kami mengacu ke Permen Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentangl dana transfer ke daerah dan desa," kata Hendra.
Hasil perhitungan dari sisa dana tranfer yang ada di kas daerah lebih kurang Rp27 miliar, terdiri dari sisa dana DAK fisik, DBH DR, DAK nonfisik, DID, DAU tambahan. Hal itu seharusnya bisa untuk menutupi pembiayaan pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga. Akan tetapi, hingga pukul 00.00 pada 31 Desember 2019 masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilengkapi untuk proses pencairannya.
Padahal kami telah komunikasi dengan Pimca Bank Riau Kepri untuk memperpanjang penerimaan SP2D hingga tengah malam. Namun, kemungkinan tetap ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dibayarkan. Saat ini kita masih lakukan inventarisir," kata Hendra.(kom)
Laporan MARDIAS CHAN, Telukkuantan
