SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Seluruh berkas usulan izin jasa transportasi laut Kepulauan Meranti tujuan Malaysia telah disetujui oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, gambaran operasional perjalanan penumpang dari Pelabuhan Tanjung Harapan menuju Pelabuhan Minyak Beku, Batu Pahat, Malaysia tersebut bakal beroperasi dalam waktu dekat dan diperkirakan pada Januari 2023.
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Selatpanjang Capt Leonard Natal Siahaan melalui Petugas Lalulintas Angkutan Laut, Ade Kurniawan mengatakan
khusus izin Jalur Internasional Pelabuhan Tanjung Harapan sudah diterima beberapa pekan lalu. Namun persiapan sempat terganjal oleh izin trayek terhadap armada angkut (kapal laut).
“Kemarin itu hanya menunggu izin trayek dari operator kapal karena dokumen klasifikasi yang harus keluarkan oleh Badan Klasifikasi Nasional belum dikantongi oleh operator kapal,” ujarnya.
Namun, Jumat (23/12) mereka kini telah menerima surat resmi dari operator kapal yang menyatakan izin trayek terhadap operasional angkutan pelaku perjalanan dari Kepulauan Meranti tujuan Malaysia itu telah keluar. “Baru saja surat dari operator kami terima. Izin trayek telah kami terima dari operator Kamis (23/12) kemarin. Kapan beroperasinya armada itu belum bisa kami gambarkan karena surat tersebut baru saja kami teruskan ke pimpinan,” ujarnya.
Walaupun demikian, dari hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan jauh sebelum usulan izin dilakukan, rencana ini telah didukung penuh oleh pihak terkait. “Artinya dari darat koordinasi kemarin semua setuju jika pintu internasional itu kembali dibuka. Jadi menurut kami tidak ada masalah, termasuk pelabuhannya. Semuanya kembali kepada kesiapan operator kapal saja kapan mau mulai berangkat,” bebernya.
Terpisah Pelindo Regional I Cabang Tanjung Balai Karimun, melalui Manajer Kawasan Selatpanjang Indra Ardiansah mengaku belum menerima perkembangan terhadap informasi tersebut dari operator kapal. Di samping itu, selaku operator pengelola pelabuhan ia mengaku tidak memiliki kendala atas kesiapan fasilitas menjelang beroperasinya jalur internasional di Pelabuhan Tanjung Harapan.
“Suratnya belum kita terima. Malah saya baru tahu ini. Tapi seluruh fasilitas jalur internasional di pelabuhan aman dan tidak ada kendala jelang operasional itu dimulai. Namun kami tetap menunggu keputusan resmi dari KSOP,” ungkapnya.
Indra berharap kepada pihak terkait dapat menjalankan aktivitas pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di Pelabuhan Tanjung Harapan dimulai awal Januari 2023. “Kita tak ada masalah. Tapi saya berharap aktivitas itu dimulai awal Januari 2023 karena Desember 2022 sudah mau habis dan singkat sekali,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakikan Operator Kapal Junizar yang juga pengurus Jasa Pelayaran PT Putri Riau Sejati yang menaungi Ferry Pintas Samudra 8 mengatakan, target operasional masih menunggu jawaban pimpinan mereka. “Belum ada jawaban dari pimpinan. Kami sudah siap, termasuk rencana pengumuman rencana layanan keberangkatan. Hanya saja kami masih menunggu keputusan dari pimpinan,” terangnya.
Begitu juga terhadap jadwal keberangkatan dan harga tiket. Dibeberkannya jadwal keberangkatan Selatpanjang Tujuan Batu Pahat berlangsung lima kali dalam sepekan. Mulai Ahad, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Sementara tarif calon penumpang dewasa Rp600 ribu, dan pulang pergi (PP) Rp 900 ribu. Sementara calon penumpang anak-anak Rp400 ribu sedangkan PP Rp600 ribu setiap orang.
Harganya berbeda jika dari Malaysia ke Selatpanjang. Penumpang dewasa dikenakan ongkos tiket 180 ringgit Malaysia atau setara Rp594 ribu (kurs ringgit Rp3.300) dan 280 ringgit Malaysia (Rp 924 ribu) PP. Kemudian, harga tiket bagi penumpang anak-anak sebesar 120 ringgit Malaysia (Rp396.000) dan 180 ringgit Malaysia (Rp 594.000) PP.
Diketahui, Ferry Pintas Samudra 8 berkapasitas 120 penumpang. Sebelumnya kapal tersebut melayani rute Batam-Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center. Sedangkan di Malaysia, berangkat dan tiba melalui Pelabuhan Stulang Laut, Johor Bahru.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Riau Andi Yanto mengatakan, hingga saat ini pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari Kabupaten Kepulauan Meranti ke Malaysia belum beroperasi. Namun masih sebatas mendapatkan izin dari pemerintah pusat.
“Setahu kami belum beroperasi, mungkin masih sebatas mendapatkan izin karena memang kalau untuk perjalanan antar negara seperti itu, izinnya ada di pemerintah pusat. Kalau kami kewenangannya antar kabupaten/kota,” ujarnya.(wir/sol)
