SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil memaparkan kondisi Kepulauan Meranti kepada Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Drs Wardani MAP di Jakarta, Senin (16/1).
Bupati bahkan sempat memaparkan jarak tempuh masyarakat menuju ibukota Provinsi Riau lebih jauh dibanding ke negara tetangga Malaysia. ''Kepulauan Meranti menuju Pekanbaru 150 kilometer, sementara Meranti menuju Malaysia hanya 94 kilometer dan ke Singapura hanya 117 kilometer,'' ujarnya.
Tentu kondisi itu juga menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti yang saat ini meningkat, setara 5,53 persen atau tertinggi di Riau. Kemudian ditambah dengan rendahnya ketersediaan infrastruktur jalan dan terbatasnya konektivitas antarpulau yang menyebabkan tingkat kemahalan konstruksi.
''Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi, 5,50 persen dan rendahnya kualitas sumber daya manusia 66,52 persen atau terendah di Riau. Bahkan ancaman abrasi pantai juga sangat mengkhawatirkan yang mencapai 5 sampai 10 meter pertahun hingga potensi kebakaran hutan dan lahan,'' jelasnya.
Oleh karena itu, sebut bupati, pihaknya sangat gencar mencari tambahan anggaran pembangunan untuk memajukan Kepulauan Meranti. Baik dari segi ekonomi, infrastruktur hingga pembangunan SDM.
''Kami juga sudah berulang kali melakukan audiensi bersama pihak Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH Migas. Termasuk juga dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan perusahaan migas yang beroperasi di Meranti,'' ungkapnya.
Dalam audiensi itu juga, bupati memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pemetaan geografis daerah, potensi dan permasalahan sesuai kebutuhan. Bahan itu nantinya akan digunakan sebagai modal mengusulkan berbagai program dari pemerintah pusat.
Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Drs Wardani MAP dalam kesempatan itu memaparkan tugas instansinya. Mulai dari menyiapkan data untuk kebijakan terkait penyelesaian batas daerah, memberikan nama dan kode wilayah hingga tugas prosedur dan subtansi yang telah diatur oleh undang-undang.
''Saya melihat potensi yang dimiliki Meranti. Terutama secara geopolitik,'' katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Pulau Rangsang yang masuk wilayah Kepulauan Meranti memiliki nilai strategis sebagai titik pangkal negara. ''Jika ini bergeser maka batas negara juga ikut bergeser,'' sebutnya.
Kemudian, katanya lagi, pulau-pulau yang ada di Meranti juga memiliki nilai terhadap zona ekonomi ekslusif (ZEE) dan rawan terhadap penyeludupan narkoba, human trafficking hingga pencurian hasil laut.
''Isu-isu seperti ini jadi modal untuk diangkat sebagai senjata untuk menarik pembangunan dari pemerintah pusat,'' katanya.
Untuk itu, dia menyarankan agar Pemkab Kepulauan Meranti menyiapkan data sesuai di lapangan, mempelajari undang-undang terkait dan menyiapkan konsepnya.
Setelah itu, tambahnya, undang lintas kementerian dan lembaga terkait untuk rapat bersama. ''Siapkan data dan petakan potensi lengkap dengan titik koordinatnya sekali. Kami terbuka untuk menerima, berkonsultasi dan membicarakan apa yang bisa kami bantu,'' tuturnya.(gem)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
