SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Satpol PP Kepulauan Meranti dan warga kompak menurunkan seluruh pajangan yang bergambar Bupati Muhammad Adil pascaterjaring operasi tangkap tangan, hingga ditetapkan sebagai tersangka KPK, Jumat (7/4/2023) kemarin.
Operasi ini diakui Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP Damkar) Kepulauan Meranti, Febrizon, Ahad (9/4/2023) sore. Namun aktivitas itu hanya mencakup penurunan baliho dan sepanduk Adil yang tersebar di seluruh Kepulauan Meranti. Menurutnya penertiban baliho ini bersifat operasi rutin terhadap atribut iklan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
"Semua baliho atau spanduk yang penempatannya tidak sesuai dengan Perda akan diturunkan. Karena Pak Adil sudah dinonaktifkan, maka baliho beliau kami copot, karena sudah bukan bupati lagi," ujarnya.
Dari operasi tersebut mereka berhasil menurunkan sebanyak 20 baliho dan spanduk bergambar Muhammad Adil. Baik itu baliho bersama kepala OPD maupun baliho bergambar bupati dan istrinya serta keluarganya. Tanpa terkecuali, semuanya dilepaskan.
Tidak hanya pihak Satpol PP, warga setempat juga menggelar aksi menurunkan gambar bupati nonaktif tersebut. Seperi yang dilakukan oleh Rio Nugraha salah seorang pengurus Komunitas Project Bersama beroperasi di salah satu Sekretariat LAMR Kepulauan Meranti.
Ia menurunkan foto Adil yang ketika itu masih bersanding dengan gambar Wakil Bupati Asmar yang saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti.
"Saya rasa sangat tidak pantas gambar Adil berada di sini. Walaupun masih tersangka, kami pikir ia telah mencoreng marwah dan membuat malu tanah Melayu. Maka dari itu foto itu sengaja kami turunkan dari dinding gedung LAMR Meranti atau Gedung Betuah ini. Beliau telah gagal memimpin dan mencontohkan perbuatan tidak baik serta tidak mencerminkan sikap yang baik kepada masyarakat," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Adil terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebabagai tersangka pada Jumat (7/4/2023) malam. Bupati Adil terjerat suap auditor BPK, fee layanan jasa umrah dan pemotongan uang pengganti (UP) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Selain Adil, KPK juga menahan Fitria Nengsih, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti dan Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M Fahmi Aressa.
Laporan: Wira Saputra
Editor: Edwar Yaman
