SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengusulkan ribuan nama tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungannya, agar dapat menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari kementerian.
Usulan tersebut menindaklanjuti permintaan data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) oleh Pemprov Riau dan Kemenkeu beberapa pekan lalu.
Demikian disampaikan, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Mubarak, Senin (31/8).
Ia mengatakan, data yang diterima dari seluruh OPD terdapat 3.788 orang yang terdiri dari tenaga honorer dan THL yang tersebar di Kepulauan Meranti.
"Datanya telah kita serahkan sesuai instruksi Pemprov Riau tentang PPNPN tersebut beberapa hari yang lalu. Sumber data OPD, jumlahnya, 3.788 orang yang telah diusulkan," ujarnya.
Walaupun demikian dia mengaku tidak mengetahui secara pasti teknis dari bantuan yang akan disalurkan. Menurutnya DPPKAD hanya mengajukan data PPNPN sesuai dengan permintaan Pemprov Riau.
Begitu juga dalam memverifikasi data PPNPN yang dinilai layak sebagai penerima bantuan. "Teknisnya mereka kementerian yang verifikasi. Kita hanya memenuhi data sesuai yang mereka minta," ungkapnya. Begitu juga soal kriteria atau syarat penerima.
Dihimpun Riau Pos, selain upah di bawah Rp5 juta, setiap penerima juga harus terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BP-Jamsostek per Juni 2020, dengan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan.
Namun sayangnya hampir seluruh tenaga honorer dan THL di daerah tersebut tidak belum terdaftar di BP-Jamsostek. “Ya kalau syaratnya harus terdaftar di BP-Jamsostek ketenagakerjaan tentu kena tolak, karena hampir seluruh tenaga honorer dan THL kita tak ada BP-Jamsostek. Tapi kita lihat nanti, keputusan di kementerian mudah-mudahan tak ada kendala,” harapnya.(wir)
