KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) -- Bola panas politik Malaysia sudah bergulir. Raja Malaysia mulai mewawancara satu per satu anggota parlemen untuk mencari perdana menteri yang baru. Sedangkan, Mahathir Mohamad juga mulai bergerak untuk mencari sekutu.
Ahmad Fadil Shamsuddin, jubir Istana Kerajaan Malaysia, mengatakan bahwa Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menggelar sesi wawancara dengan 221 anggota parlemen mulai kemarin (25/2).
Setiap legislator diberikan waktu dua sampai tiga menit untuk menyampaikan sikap mereka soal masa depan pemerintah Malaysia. Sesi hari pertama bakal mengundang 90 wakil rakyat. Sisanya bakal dilanjutkan hari ini (26/2). "Semua anggota parlemen sudah dibertahu mengenai jadwal wawancara kerajaan sejak Senin (24/2)," ujar Ahmad kepada Channel News Asia.
Di hari yang sama, Mahathir dikabarkan ikut menggelar pertemuan sendiri. Hampir semua pemimpin partai politik diundang ke Perdana Putra. Antara lain, Ketua Gabungan Parti Sarawak (GPS) Datuk Patinggi Abang Johari Abang Openg; Ketua Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin; Ketua PKR Anwar Ibrahim; Sekjen DAP Lim Guan Eng; Ketua PAS Datuk Seri Hadi Awang; dan Ketua Amanah Mohamad Sabu.
Rumornya, Mahathir menawarkan proposal yang baru. Yakni, koalisi pemerintahan tanpa kubu. Dia mengusulkan agar semua partai bisa bersatu dalam satu aliansi besar. Itu artinya dia bersedia merangkul UMNO yang pernah dikalahkan pada pemilu 2018.
"Tanpa ada kandidat lain, Mahathir jadi unggulan untuk membentuk pemerintahan. Rencananya adalah membentuk pemerintahan tanpa partisan," ujar salah satu sumber internal yang dikutip oleh The Star.
Sampai saat ini, kedua kubu di parlemen masih belum sepakat terkait langkah selanjutnya pasca pengunduran diri Mahathir. Pakatan Harapan bersikukuh untuk bertahan. Direktur Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad mengatakan aliansi tersebut masih kuat meski baru ditinggal 37 legislator dari Bersatu dan faksi PKR. "Saat ini, masih cukup," ungkapnya.
Saat ini, Pakatan masih didukung 112 legislator dari tiga partai besar. Itu artinya mereka masih memegang mayoritas dari total 221 anggota parlemen.(bil/das)
Laporan JPG, Kuala Lumpur
