JAKARTA (RIAUPOS.CO) - G20 dibentuk pada 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik, termasuk Indonesia.
Atas saran dari para Menteri Keuangan G7, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global yang terjadi. Setelah itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur.
Sembilan tahun kemudian, pada 14-15 November 2008, Para pemimpin negara-negara G20 bertemu untuk pertama kalinya di dalam KTT G20 pertama. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di AS saat itu dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan.
Untuk mempersiapkan KTT setiap tahunnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, bersama-sama dengan para perwakilan pemimpin negara yang dikenal sebagai Sherpa melakukan beberapa kali pertemuan dalam setahun.
G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Terdapat beberapa jenis pertemuan dalam Presidensi G20, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Summit yang merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara/pemerintahan. Kemudian Ministerial and Deputies Meetings/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi, yang diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG). Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).
Juga ada Kelompok Kerja/Working Groups, yang beranggotakan para ahli dari negara G20, Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.
Dalam dunia global, beberapa peran nyata G20 dapat dilihat seperti dari penanganan krisis keuangan global 2008, dengan salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial.
Kemudian dari sisi kebijakan pajak, dimana G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.
Selanjutnya, kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19, dimana Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (Riyadh Declaration), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.
Serta isu lainnya, dimana G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Pilar Presidensi G20 Indonesia 2022 yang digelar guna memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, dan kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.
Adapun agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 sebagai Exit Strategy to Support Recovery, yang membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).
Kemudian Adressing Scarring Effect to Secure Future Growth yang mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Payment System in Digital Era Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).
Selanjutnya Sustainable Finance Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan, Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas serta International Taxation Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).
Kemudian dalam manfaatnya bagi Indonesia, Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
Juga menjadi momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia juga dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.
Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Indonesia terus mengambil peran secara proaktif dalam berbagai forum kerjasama internasional, meski kondisi geopolitik global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Di antaranya dengan terus menjaga konektivitas dan rantai pasok global.
Sebagai salah satu platform multilateral, Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang kompleks dalam menyajikan solusi konkret, berkelanjutan, serta inklusif dengan menginisiasi adanya pendekatan baru dalam menghasilkan concrete deliverables sebagai manfaat yang nyata. Dengan mengangkat tiga isu utama berupa penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digitalisasi, serta transisi energi yang adil dan terjangkau, Presidensi G20 Indonesia telah berkomitmen menetapkan arah strategis dalam memastikan solusi bagi berbagai tantangan global, salah satunya terkait penjaminan ketersediaan konektivitas dan rantai pasok global yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional berkelanjutan.
“Sebagai forum ekonomi global utama, G20 di bawah Presidensi Indonesia juga akan terus berupaya mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keuangan saat ini serta memastikan capaian global SDGs 2030 tetap on track dan no one left behind,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain berperan dalam menjamin rantai pasok global melalui Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga turut menjelaskan bahwa Pemerintah juga telah berupaya menjaga konektivitas logistik dan rantai pasok nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang menjamin ketahanan rantai pasok, mengembangkan KEK untuk meningkatkan konektivitas antar pemangku kepentingan logistik, mengembangkan sistem terintegrasi melalui National Logistics Ecosystem (NLE), hingga mendorong peningkatan logistik e-commerce dan inisiatif startup untuk berkolaborasi dalam logistik marketplace.
Melalui implementasi berbagai kebijakan tersebut, Menko Airlangga menuturkan bahwa kinerja perekonomian nasional saat ini kian menunjukkan penguatan yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi pada Q2-2022 sebesar 5,44 persen dibarengi dengan tingkat inflasi yang relatif moderat, serta neraca perdagangan yang terus menunjukkan kondisi surplus selama 28 bulan berturut-turut.
Editor: Eka G Putra
