BEIJING (RIAUPOS.CO) - Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok resmi menerbikan peta Laut Cina Selatan pada Senin (28/8/2023). Media milikh pemerintah Cina, China Daily mengumumkan "Peta Standar Cina 2023," tersebut memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan bangsa, memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat Cina.
Penerbitan peta baru tersebut langsung mengundang protes keras negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, Taiwan, India dan Filipina. Menanggapi bentuk protes tersebut Cina memberi penjelasan terkait peta baru Laut Cina Selatan ini.
Dikutip dari Reuters pada Sabtu (2/9), Cina memberi penjelasan terkait dengan 10 garis putus-putus dibandingkan dengan peta sebelumnya yang memiliki sembilan garis putus-putus di peta Internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin menjelaskan ia tidak ragu dengan wilayahnya.
"Posisi Cina dalam masalah Laut Cina Selatan selalu jelas, otoritas yang berwenang di Cina secara teratur memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahunnya," ujarnya dikutip dari Reuters.
"Kami berharap pihak-pihak yang memprotes peta baru yang kami rilis ini dapat bersikap objektif dan rasional," tambahnya.
Peta yang dirilis baru oleh Cina sangat berbeda dengan versi lebih sempit yang diserahkan oleh Cina kepada PBB pada 2009 tentang Laut Cina Selatan yang mencakup apa yang disebut nine dash line.
Peta terbaru ini memiliki wilayah geografis yang lebih luas dan memiliki garis dengan 10 garis putus-putus yang mencakup Taiwan yang diperintah secara demokratis mirip dengan peta Cina pada tahun 1948. Sebelumnya, Cina juga pernah menerbitkan peta dengan garis putus-putus ke 10 pada tahun 2013 silam. Dan peta tersebut memang tidak diakui oleh PBB karena mendapat kecaman dari pihak negara ASEAN.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
