PARIS (RIAUOS.CO) – Prancis mengerahkan kendaraan lapis baja ke jalan-jalan pada Jumat (30/6) ketika pihak berwenang gagal menguasai demonstrasi yang memasuki hari keempat yang dipicu tewasnya seorang remaja di tangan polisi.
Kendaraan lapis baja tersebut dikerahkan di alun-alun di daerah-daerah dan kota-kota, termasuk di kota terbesar kedua Marseille, di wilayah Woippy dengan jarak kurang dari 20 mil (32,18 kilometer) dari perbatasan Luksemburg dan di wilayah Nanterre di pinggiran barat laut Paris. Polisi juga menangkap 19 orang di Toulouse karena aksi kekerasan dengan membakar sebuah gedung apartemen.
Wali Kota Marseille Benoit Payan mendesak pemerintah pusat untuk mengirimkan tambahan penguatan pasukan.
”Tindakan penjarahan dan kekerasan sudah tidak dapat diterima,” kata Benoit Payan seperti dilansir dari Antara.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan, 270 orang telah ditangkap dan lebih dari 80 di antaranya di Marseille. Sebelumnya, seorang pemuda berusia 19 tahun tewas pada Jumat (30/6), setelah dia jatuh dari atap supermarket sekitar pukul 05.00 pagi waktu setempat di barat laut Prancis saat terjadi aksi protes, seperti diberitakan Harian France Bleu Normandie. Prancis dilanda gelombang aksi protes yang diwarnai kekerasan setelah seorang polisi menembak mati Nahel. M, 17 tahun, di pinggiran kota Paris, Nanterre pada 27 Juni.
Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) Ravina Shamdasani mengatakan, Prancis harus segera menyelesaikan masalah rasisme dalam badan-badan penegak hukum di negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan Shamdasani merespons kerusuhan di Prancis setelah kematian seorang remaja berusia 17 tahun akibat ditembak polisi.
”Ini adalah momen bagi negara tersebut untuk serius menyelesaikan masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang tertanam dalam penegakan hukum,” kata Shamdasani dalam sebuah pernyataan, Jumat (30/6).
Dia juga menekankan pentingnya aksi protes yang dilakukan secara damai. PBB mengimbau pihak-pihak berwenang dan kepolisian agar selalu menghormati prinsip-prinsip hukum, keseimbangan, dan non-diskriminasi dalam menjalankan tugasnya menjaga demonstrasi tersebut.
”Setiap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan harus segera diselidiki,” ucap Ravina Shamdasani.
Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan semua opsi. Termasuk menyatakan keadaan darurat untuk memulihkan kembali hukum dan ketertiban.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
