RENGAT (RIAUPOS.CO) -- Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer non Kategori 35+ (GTKHNK 35+) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendatangi kantor DPRD, Kamis (30/1). Kedatangan para guru tersebut disambut oleh Komisi IV DPRD Inhu.

Puluhan guru itu meminta dukungan DPRD untuk peningkatan status dari guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “Kami menyampaikan dua tuntutan, pertama mendukung GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa tes melalui Kepres. Kedua mendukung pembayaran gaji honorer dari APBN," ujar Ketua GTKHNK 35+ Kabupaten Inhu Masyhuri.

Masyhuri mengatakan, bahwa pihaknya juga sudah meminta dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Inhu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Inhu. "Kami juga akan meminta dukungan dari Bupati Inhu," tegas Masyhuri.

Menurutnya, kondisi guru honorer sudah sangat memprihatinkan. Karena sebagian besar guru honorer sudah mengabdi selama puluhan tahun tetapi statusnya tidak pernah diangkat menjadi PNS. Bahkan ada yang mengabdi sampai 20 tahun.

Selain itu, jam kerja dan beban kerja sama dengan guru PNS. Namun guru honor yang ada tidak diangkat menjadi PNS. "Usia kami sudah melebihi 35 tahun dan sudah melebihi batas maksimal mengikuti tes CPNS," tambahya.

Untuk itu harapannya, agar menerima upah dari APBN dan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK). Kondisi ini mengingat bahwa masih banyak guru honorer yang belum menerima upah yang layak.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Inhu Adila Ansori mengungkapkan persoalan guru honorer saat ini merupakan persoalan nasional. "Persoalan GTKHNK 35 + ini sangat miris dan wajar saja meminta tanpa tes diangkt jadi PNS," ujar Adila Ansori.

Sehingga dengan kondisi itu, pihaknya mendukung terhadap aksi yang akan dilakukan para guru honorer tersebut. Bahkan, pihaknya berjanji membawa perwakilan guru honorer untuk bertemu Dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) RI.(kas)