RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyambut baik dilaksanakannya registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022. Karena melalui kegiatan ini sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ektrim.
Sehingga perlu diwujudkan satu data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia termasuk di Kabupaten Inhu.
Hal itu disampaikan Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi SE diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Paino SP pada acara rapat koordinasi Kabupaten Inhu tentang pendataan awal Regsosek 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Inhu di salahsatu hotel di Kecamatan Rengat Barat, Selasa (20/9).
''Kegiatan ini juga sesuai dengan pengarahan Presiden RI pada pidatonya tanggal 18 Agustus lalu, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ektrim,'' ucapnya.
Untuk itu sebutnya, mengingat pentingnya Regsosek tersebut, pihaknya mengimbau semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait hingga desa/kelurahan untuk membantu mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan Regsosek ini. Begitu juga kepada pimpinan perusahaan agar memberi izin kepada petugas pendataan dalam wilayah perusahaannya.
Karena sesuai jadwalnya, pencatatan awal yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang. “Ini tugas kita semua dan perlu kolaborasi untuk terwujudnya satu data dalam membangun negeri,'' tambahnya.
Lebih jauh disampaikannya, kedepan basis data Regsosek harus dimutakhirkan secara berkala. Namun untuk mewujudkannya perlu partisipasi aktif masyarakat dan pihak berkepentingan.
''Sehingga tercipta satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat untuk kita semua,'' terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau, Drs Misfaruddin MSi mengatakan, Regsosek bertujuan membangun sistem basis data kependudukan terpadu. Dimana pada Regsosek akan memuat informasi profil dan kondisi sosial ekonomi penduduk.
''Untuk mendapatkan data tersebut perlu kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah dan pihak terkaitnya. Sedangkan BPS dalam hal ini, sebagai pelindung data yang diberikan masyarakat,'' ujar Misfaruddin.
Menurutnya, pendataan yang dilakukan akan ada forum lintas publik. Sehingga pada akhirnya akan terlihat data sosial penduduk di Kabupaten Inhu. ''Data itu diantaranya tentang kependudukan, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya,'' ungkapnya.
Kepala BPS Inhu, Sukarwanto SST mengatakan, rapat ini langkah awal pendataan Regsosek 2022 di Inhu. “Peserta rapat sebanyak 88 orang dari berbagai instansi terkait,'' ucapnya. (gem)
