RENGAT (RIAUPOS.CO) - Hingga tahun 2020 ini, belum ada kepastian pasar Sri Gading Air Molek di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) akan dibangun kembali pasca terbakar. Dimana, pasar yang sebelumnya menjadi kebanggaan warga daerah itu hangus terbakar pada tanggal 13 Agustus 2013 silam.
Sehingga pedagang yang ada, ditampung di kios sementara dengan ukuran sekitar 2,5 kali 2 meter tak jauh dari bekas bangunan pasar yang terbakar. Bahkan, pedagang harus mengeluarkan biaya sewa kios sebesar Rp3 juta per tahun.
Anehnya, ketika pasar belum ada kejelasan untuk dibangun tetapi pedagang harus mengeluarkan biaya pendaftaran.
"Uang pendaftaran sebesar Rp50 ribu untuk kepastian dapat kios pada pasar yang akan dibangun," ujar salah seorang pedagang yang tidak mau namanya ditulis, Rabu (3/6/2020).
Dirinya bersama pedagang yang lain ikut bayar uang pendaftaran, karena takut tidak dapat tempat didalam pasar Sri Gading. Karena pihak yang mengutip uang pendaftaran, menjanjikan bahwa bagi pedagang yang sudah bayar akan diprioritaskan mendapatkan tempat atau kios.
Selain uang pendaftaran dan sewa kios, ratusan pedagang yang menempati kios sementara itu, juga dimintai uang sebesar Rp 2 ribu per hari untuk biasa kebersihan.
"Belum lagi uang keamanan yang harus kami bayar setiap bulannya," ungkapnya.
Pedagang berharap, agar pasar Sri Gading segera dibangun. Sehingga para pedagang dapat bebas dari biaya sewa terhadap kios sementara itu. Kemudian, kios yang ada dinilai tidak layak untuk menggelar dagangan.
"Tidak ada daya tarik pembeli dengan kondisi kios yang mulai lusuh ini, makanya pembeli tidak seramai waktu dulu," terangnya.
Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhu Hikmat Praja ST MT membenarkan pada tahun 2020 ini, pasar Sri Gading Air Molek belum akan dibangun. "Belum ada anggaran, makanya pasar Sri Gading pada tahun ini belum dibangun," ujar Kadisperindag Hikmat Praja.
Kadisperindag membantah, bahwa pihaknya tidak ada melakukan pungutan uang pendaftaran bagi pedagang sebagai calon penerima kios. Kadisperindag menyatakan bahwa pungutan biaya pendaftaran itu dilakukan oleh asosiasi pedagang.
Hikmat Praja juga membantah bahwa bukan pihaknya yang menetap dan memungut biaya sewa kios.
"Itu asosiasi pedagang yang mengutip dan menetapkan setiap biaya yang dikeluarkan pedagang," terangnya.
Laporan: Kasmedi (Rengat)
Editor: Eka G Putra
