INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO) -- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meminta peserta serius mengikuti sosialisasi pemantapan implementasi transaksi non tunai yang digelar, Kamis (28/11).
Pasalnya, kegiatan ini merupakan upaya menciptakan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Jadi tidak ada alasan bagi peserta untuk tidak serius.
"Saya melihat kegiatan ini sangat penting dalam rangka pemantapan implementasi mekanisme transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil," tegasnya.
Terlebih lagi para pesertanya merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, bendahara serta BUMD yang ada dilingkungan Pemkab Inhil.
Maka dari itu para peserta dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang menjadi program yang masuk di dalam materi sosialisasi tersebut benar-benar dapat diaplikasikan secara maksimal.
Sebagaimana Instruksi Presiden No.10/2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017. Sserta surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.910/1867/17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai.
"Sehingga dapat terwujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Serta untuk memberikan penjelasan agar dalam implementasinya nanti memang betul-betul dapat terlaksana sesuai harapan," paparnya.
Yang tidak kalah pentingnya, menurut bupati adalah evaluasi. Dimana, evaluasi ini harus dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Sehingga apabila tidak terlaksana dengan baik, penyebabnya dengan mudah dapat diketahui.(adv)
