INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO) - Sebuah data sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan pembangunan. Karena itu akan menjadi muara bagi pemerintah untuk melahirkan program.

"Kalau data tak valid, jelas dapat menghambat pembangunan, " kata Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, saat menjadi keynote speech peningkatan Awareness terhadap Data Statsitik Sektoral (DST), secara webinar, belum lama ini.

Dijelaskan bupati, sesuai dengan amanat Presiden RI melalui pidato kenegaraan 2019 lalu,  data jenis kekayaan baru bangsa Indonesia adalah data yang lebih berharga dari minyak bumi. Maka dari itu, kedaulatan data harus di wujudkan.

Diketahui saat ini data yang tidak memiliki sinkronisasi dapat menyulitkan segala program. Lalu, keberadaan data kedepan tidak bisa diabaikan. "Akibatnya kegiatan perencanaan pembangunan terhambat. Maka dibutuhkan suatu terobosan yang bisa menyelesaikan permasalah data," sambung bupati.

Lanjut bupati, satu data Indonesia merupakan awal dari penyelesaian permasalahan data di Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini terdapat di dalam Perpres Nomor 39/ 2019 tentang satu data Indonesia.

Tujuannya untuk mengatur tata kelola data pemerintah dalam rangka untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. "Untuk mencapai satu Indonesia di Inhil, diharapkan adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah sesuai dengan tupoksi pekerjaan yang diamanatkan dalam Perpres,"urainya.

Dalam mendukung kegiatan di atas, forum Satu Data Indonesia tingkat daerah yang dilaksanakan dan dikoordinasikan Badan Pusat Stastisik (BPS) Inhil menggelar Keynote Speech Peningkatan Awareness. maka diharapkan bupati, sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah dapat mengkoordinasikan, memantau pencapaian, memberikan dukungan atas pelayanan teknis.

Serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang mendukung kegiatan Satu Data Indonesia di Inhil.(adv)