INHIL (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menjadi keynote speech peningkatan awareness terhadap data statsitik sektoral (DST), secara webinar, Rabu (6/10) siang kemarin.
Dijelaskan Bupati, sesuai dengan amanat Presiden RI melalui pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 bahwa data jenis kekayaan baru bangsa Indonesia adalah data yang lebih berharga dari minyak.
Maka dari itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Diketahui saat ini data yang tidak memiliki sinkronisasi. Sehingga mengakibatkan sulit untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
"Akibatnya kegiatan perencanaan pembangunan terhambat. Maka dibutuhkan suatu terobosan yang bisa menyelesaikan permasalah data," kata Bupati.
Khususnya, lanjut Bupati data-data perangkat daerah. Untuk itu, satu data Indonesia merupakan awal dari penyelesaian permasalahan data di Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.
Hal ini terdapat di dalam Perpres Nomor 39/ 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuannya untuk mengatur tata kelola data pemerintah dalam rangka untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
"Untuk mencapai satu Indonesia di Inhil, diharapkan adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah sesuai dengan tupoksi pekerjaan yang diamanatkan dalam Perpres tersebut," terangnya.
Dalam mendukung kegiatan tersebut, forum satu data Indonesia tingkat daerah yang dilaksanakan dan dikoordinasikan Badan Pusat Stastisik (BPS) Inhil menggelar keynote speech peningkatan awareness.
Maka diharapkan Bupati, sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah dapat mengkoordinasikan, memantau pencapaian, memberikan dukungan atas pelayanan teknis. Serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang mendukung kegiatan satu data Indonesia di Inhil.(adv)
