INDRAIGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- BUPATI Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengikuti rapat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).

Rapat yang dibuka langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang tidak mampu mengatasi karhutla. Khusunya di wilayah kerja masing-masing.

Jika ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, presiden meminta maka pihak terkait untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum api terlanjur membesar.

Dijelaskan presiden, pemerintah memiliki Babinsa dan Babinkamtibmas. Demikian pula kepala desa. Mereka adalah instrumen dan infrastruktur pemerintah di tingkat paling bawah.

Presiden juga akan segera menghubungi Panglima TNI dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kerja masing-masing. Berbeda kondisinya dengan gubernur, bupati dan walikota.

Sebab, para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penanganan Karhutla. Termasuk tanggung jawab sosial.

Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membantu aparat TNI dan Polri apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Kita siap bekerja sama dengan TNI dan Polri sesuai arahan pak Presiden," jawab Bupati Inhil HM Wardan usai mengikuti rapat mengatasi karhutla di Istana Negara.(adv)