JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) diungkap oleh Satgas Pangan Bareskrim Polri. Diketahui, di situ telah terjadi praktik kecurangan pangan yang menyebabkan gejolak harga dan negara merugi.

Akan tetapi, belakangan muncul pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh PT IBU bukanlah pidana. Itu lantaran petani menjual gabah dengan sukarela. Hal itu langsung dibantah oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menilai, penyelidikan kasus itu tak sembarangan dan sudah berbulan-bulan dilakukan.

"Ada dugaan, persaingan curang, ada undang-undangnya itu 382BIS KUHP. Ada dugaan pelanggaran tentang persaingan usaha," katanya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017).

Kemudian, sambungnya, ada juga dugaan nilai jual barang yang tidak sesuai dengan labelnya.

"Artinya UUnya konsumen. Kenapa itu dilakukan? Lidik dilakukan. Ini bermula dari sebelum, jauh sebelum Ramadan, Bapak Presiden dalam ratas kabinet memerintahkan dan menginginkan agar ada stabilitas harga," tuturnya.

Tujuannya, imbuhnya, agar tidak memberatkan masyarakat. Namun, jika terjadi kenaikan harga inflasi, itu akan memberatkan masyarakat dan memberatkan juga pemerintah yang harus memberikan subsidi.

"Kami melihat bahwa komiditas-komiditas pangan ini melibatkan paling tidak ada tiga player, produsen, distributor atau pedagang, dan konsumen. Nah, Presiden menginginkan agar para produsen, petani khususnya mereka betul-betul naik kesejahteraannya. Kerja keras mereka berbulan-bulan itu betul-betul bisa mengangkat derajat kesejahterannya," paparnya.

Kata dia lagi, jangan seolah-olah petani itu menjadi second class citizen, low class. Tito menambahkan, Presiden Joko Widodo berharap para petani mendapat untung. Akan tetapi, jangan sampai untung terlalu besar yang memberatkan konsumen.

"Petani bekerja keras, konsumen yang membeli, konsumen ini juga sama. Presiden menginginkan agar konsumen, terutama yang middle ke low, mereka ini tidak dibebani dengan harga pangan yang tinggi yang di atas harga negara lain," tegasnya.

Tujuannya, ucap Tito, untuk membantu petani, membantu masyarakat, sekaligus memberikan peluang kepada para pedagang supaya mereka mendapat untung. Namun, jangan sampai untungnya berlebihan kemudian di atas kesulitan para konsumen. Dalam operasi Ramadniya yang lalu, salah satu target Polri kata dia adalah stabilitas harga pangan.

"Selama dua bulan kami lakukan dengan membuat Satgas Pangan yang dipimpin oleh Pak Kadivhumas di bawah supervise Kabareskrim. Kemudian bersama Kementan, KPPU, Kemendag, semua bergerak. Ternyata dengan upaya perbaikan sistem maupun penegakan hukum Alhamdulillah kita senidiri lihat terjadi stabilitasi harga," jelasnya.

Bahkan, menurut Kementerian Pertanian dengan tidak terjadinya inflasi, triliunan uang masyarakat dan uang pemerintah bisa terselamatkan.

"Lalu dengan keberhasilan itu dari semua komuditas ini yang terpenting itu adalah beras. Kenapa? Hitungan Mentan itu uang beredar untuk beras itu Rp 488 trilun. Artinya kira-kira hampir seperempat ABN kita. Nah , ini komoditas penting sehingga kami prioritaskan untuk mewujudkan pemerintah, Bapak Presiden khususnya. Petani padi, beras ini diuntungkan. Pedagang diuntungkan tetapi tidak terlalu memberatkan konsumen," katanya.