JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kesemrawutan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini mencuatkan dugaan sabotase. Mendikbud Mohammad Nuh mengakui adanya potensi sabotase yang mengakibatkan kacaunya UN. Namun, hal itu perlu dibuktikan lewat investigasi.
Menurut sumber JPNN di internal Kemendikbud, saat ini tim investigasi tengah menelusuri potensi sabotase. Titik utama yang diinvestigasi adalah PT Ghalia dan PT Balebat Dedikasi Prima. Pekerjaan Ghalia gagal total sehingga UN di 11 provinsi tertunda. UN di Sumatera Utara, wilayah Balebat, juga ditunda gara-gara distribusi soal kacau.
��Ghalia itu percetakan penerbit buku pelajaran Yudhistira (Yudhistira Ghalia Indonesia, red). Tapi, Pak Menteri tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah,�� ujar sumber JPNN itu.
Motivasi mengacaukan UN adalah menggagalkan pelaksanaan kurikulum baru. Jika kurikulum baru bergulir, buku pelajaran siswa akan didrop secara gratis oleh Kemendikbud. Nah, hal itu membuat peredaran buku-buku pelajaran di pasaran terbatas.
Dari kekacauan UN tersebut, minimal ada pejabat strategis yang bakal dicopot. Yang terancam adalah kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud yang mengurusi tender. Kepala Balitbang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum baru.
Indikasi sabotase, antara lain, banyaknya truk pengangkut naskah ujian di Ghalia yang tidak berjalan. ��Padahal, di dalamnya sudah ada naskah dan di Halim Perdanakusuma pesawat sudah menunggu,�� ungkapnya.
Cerita itu disampaikan Nuh dalam keterangan pers Rabu (17/4). Namun, beberapa hari sebelumnya, Ghalia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan sehingga urusan pencetakan dan distribusi kacau.
Terkait dengan kemungkinan adanya sabotase, Nuh tidak mau berandai-andai dulu. ��Saya tidak mau ambil spekulasi,�� ujarnya. Dia berkosentrasi dulu pada pelaksanaan UN supaya tepat waktu.
Posisi paling puncak dalam kepanitiaan UN adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), setelah itu Balitbang. ��Jadi, untuk urusan teknis tender, tanyakan ke mereka saja,�� ujar Nuh.
Termasuk, dugaan keterlibatan salah seorang staf khusus Mendikbud dan anggota Komisi X DPR. ��Tidak apa-apa ada nama-nama yang disebut. Nanti kan setelah investigasi ketahuan,�� ujarnya.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan langkah terkait dengan penyelidikan kasus UN. Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Irjen Kemendikbud. ��Mereka berjanji melakukan investigasi juga,�� katanya.
KPK belum sampai menyentuh PT Ghalia Indonesia Printing yang disebut-sebut sebagai biang kerok kekacauan UN. ��Belum masuk ke sana. Tetapi, informasi yang masuk pasti akan ditelaah lebih jauh,�� tegas Johan. Telaah tersebut dilakukan di tingkat pengaduan dan pengkajian.
Dia menegaskan, KPK tidak bisa turun tangan begitu saja. Pihaknya butuh hasil audit. Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, baru tim KPK bisa turun.
Salah satu perusahaan yang mendapat limpahan pencetakan, pengepakan, dan pendistribusian naskah ujian SMP adalah PT Temprina Media Grafika. Percetakan yang bermarkas di Surabaya itu kebagian mencetak naskah UN untuk Provinsi Sulut, Sulsel, Sulteng, dan Sultra.
Direktur Temprina M Nasir menyatakan, pelimpahan tersebut tidak mengganggu tanggung jawab mereka untuk mengerjakan naskah ujian paket 6. ��Ujian paket 6 SMP sudah didistribusikan, sudah di rayon,�� tuturnya kemarin. Limpahan dari PT Ghalia itu digarap sejak Selasa (16/4). Naskah UN SMP hari pertama dan kedua (22-23 April) sudah didistribusikan. Selanjutnya, naskah ujian hari ketiga dan keempat (24-25 April) didistribusikan akhir pekan ini.
Dengan perhitungan matang, distribusi naskah ujian limpahan dari PT Ghalia bakal berjalan lancar. Urusan administrasi tidak bermasalah karena Temprina mendapat surat resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
Masih Belum Beres, UN Diundur Lagi
Di bagian lain, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA sederajat tidak cukup diundur sekali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan UN di Kalimantan Timur yang sedianya dimulai kemarin, diundur Rabu pekan depan (24/4). Mendikbud Mohammad Nuh mengakui UN tahun ini memang tidak lazim.
Nuh menguraikan pelaksanaan UN di 11 provinsi yang mengalami penundaan gara-gara persoalan pendistribusian naskah ujian di PT Ghalia Indonesia Printing. Kesebelas provinsi itu adalah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, NTB, dan NTT.
Menteri asal Surabaya itu menguraikan satu per satu pelaksanaan UN kemarin. ��Provinsi Bali oke, UN dimulai hari ini (kemarin, red) dan jamnya sesuai,�� ujar Nuh saat ditemui di kantornya kemarin. UN juga berjalan lancar serta tepat waktu di provinsi Gorontalo dan Kalimantan Tengah. Kemudian dia mengatakan UN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kecuai kota Kupang, juga terlaksana kemarin tetapi bergeser beberapa jam. ��Jadi semuanya tadi oke. Yang bergeser satu hari penuh itu hanya di Kalimantan Timur (Kaltim, red),�� kata Nuh.
Dia mengatakan keputusan ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Kaltim dan Komisi X DPR. Pihak Kemendikbud tidak bisa memaksakan pelaksanaan UN kemarin, jika Pemda setempat menolaknya.
Pengunduran UN di Kaltim hingga Rabu (24/4) pekan depanm ditegaskan Nuh, posisinya sudah bukan lagi UN utama, tetapi susulan. Sehingga soal ujiannya adalah soal ujian susulan, bukan soal ujian utama.
Untuk pelaksanaan UN yang berjalan hari ini, Nuh mengatakan bakal berlangsung lancar. Sebab hampir seluruh naskah sudah dipastikan telah tiba di rayon-rayon. Di sebelas provinsi yang bermasalah tadi, UN hari ini adalah untuk mata pelajaran (mapel) yang seharusnya diujikan, Rabu (17/4) lalu, yakni matematika.
Mantan rektor ITS itu juga menjelaskan persiapan UN SMP yang bakal berjalan, Senin (22/4) pekan depan. Nuh mengatakan sampai saat ini pendistribusian UN untuk 22 provinsi, sudah beres. ��Untuk distribusi naskah SMP di 11 provinsi yang awalnya menjadi tanggungan Ghalia, sedang berlangsung,�� ujarnya. Namun Nuh optimis UN SMP tidak akan mengalami penundaan seperti SMA sederajat.
Nuh berharap persoalan UN ini tidak dipermasalahkan terus. ��Saya akui memang UN tahun ini tidak lazim,�� tegas dia. Tetapi yang diperlukan saat ini adalah bantuan solusi. Jika terus dipersoalakan, justri siswa peserta ujian yang akan dikorbankan. Terkait mencari pihak mana yang salah, nanti setelah UN rampung.
Nuh menjawab diplomatis saat dia disebut kecolongan untuk urusan percetakan. ��Kami telah berusaha dengan maksimal untuk mencegah terjadinya insiden ini,�� katanya usai mendampingi Presiden SBY di Hotel Ritz Carlton. Ia mengatakan penguduran pada Kamis kemarin ditetapkan setelah Ghalia mengaku sanggup mengatasi keterlambatan.
Meski sistem percetakan tahun ini kacau, Nuh mengatakan belum terpikir untuk mengembalikan wewenang percetakan naskah UN di tingkat provinsi. Dari segi distribusi, memang tampak sederhana karena relatif dekat. Namun Nuh khawatir terkait jaminan tidak akan terjadi kebocoran. ��Dulu pernah 25 perusahaan, tapi kita kesulitan mengontrolnya,�� katanya.(wan/ken/dim/dim/c5/ca/jpnn)
