JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kesepakatan soal definisi terorisme dalam rancangan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Terorisme telah terjalin di antara pemerintah bersama dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun di dalamnya juga disepakati soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Menurut Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, pihaknya menyambut baik pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme.
Mantan Danjen Kopassus itu menyebut, memberantas terorisme tidak bisa hanya dilakukan Polri.
"Kalau Gerindra berpendapat demikian (TNI perlu dilibatkan). Saya berpendapat demikian. Semua komponen harus bekerja sama," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Dia bahkan menyatakan, dirinya sudah memerintahkan anak buahnya untuk siap siaga apabila dibutuhkan untuk menjaga keamanan. Misalnya berjaga di tempat ibadah. Tujuannya untuk menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
"Saya juga sudah perintahkan kader-kader Gerindra. Kami punya laskar harus jaga semua tempat ibadah," jelasnya.
Di negara-negara lain, sambungnya, militer pun dilibatkan dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Sebab, memang dalam memberantasan terorisme aparat keamanan mesti bersatu.
"Di bangsa lain tentara mereka dilibatkan. Jadi, menurut saya merasa pentingnya TNI diikutsertakan," tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto sebelumnya mengaku selama ini ada perbedaan definisi mengenai terorisme. Akan tetapi, kini pemerintah dan partai pendukung telah satu suara.
Adapun TNI pun bakal dilibatkan dalam menangani kasus-kasus terorisme. Sebelumnya, militer sama sekali tidak dilibatkan dalam menangani kasus terorisme. TNI hanya dilibatkan jika diminta saja. (gwn)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
