JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jumat (8/9/2017) mendatang, sejumlah kelompok masyarakat kabarnya akan menggelar aksi "Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur".

Tujuannya, untuk menyelesaikan konflik Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Terkait rencana itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono untuk melarang aksi "Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur" tersebut.

Sebab, kata Tito, tempat aksi tersebut merupakan objek vital dan warisan dunia yang harus terjaga.

"Aksi borobudur dilarang. Saya sudah perintahkan Kapolda Jawa Tengah untuk tidak menerima surat pemberitahuan. Karena itu merupakan objek vital dan tempat turis Intenasional," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Dia menegaskan, Indonesia harus tetap menjaga warisan budaya leluhur, tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi terhadap kelompok muslim etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Disampaikannya, yang terjadi di Myanmar bukan masalah keagamaan.

Adapun Indonesia sendiri melalui organisasi Walubi sudah bersikap tegas  dan mengecam pemerintah Myanmar, serta mereka juga sudah mengirimkan bantuan sosial kepada kelompok etnis Rohingya.

"Ini permasalahan antara pemerintah yang berkuasa dengan sekelompok etnis yang dianggap ikut melakukan penyerangan atau insurgency pada pemerintah. Ada juga kelompok lain yang sama-sama Budha, etnis Budha lawan etnis Budha," jelasnya.

Karena itu, dia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi di Candi Borobudur. Sebab, kelompok Budha melalui organisasi Walubi telah menyatakan sikap tegas kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik itu.

"Bukan masalah keagamaannya. Walubi dan pengurus Budha sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang keras, mereka sudah mengecam pemerintah Myanmar untuk selesaikan konflik itu," tutupnya. (cr5)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama