Dua malam belakangan, terdapat ratusan warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia terdampar di Kepulauan Meranti. Kondisi ini membuat masyarakat di kabupaten termuda di Riau itu tertular virus corona (Covid-19) secara masif.
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
PARA WNI tersebut terdampar di Kepulaun Meranti setelah melewati trayek keberangkatan angkutan laut dari Malaysia tujuan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Dari jumlah yang dilansir Gugus Tugas Covid-19 Kepulauan Meranti, pada Jumat (27/3) lalu terdapat 123 WNI yang terdampar. Sementara Sabtu (28/3), bertambah 142 orang lagi.
Keseluruhan mereka ditampung dan dikarantina di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun TKI yang telantar tersebut berdomisili dari Bengkalis, Dumai, Pekanbaru, Siak, dan Rokan Hulu. Juga ada warga Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
Salah seorang dari mereka adalah Jamal. Pria paruh baya asal Dumai itu menggunakan masker. Setelah bermalam di BLK, dia tergopoh-gopoh turun dari mobil patroli polisi pamong praja saat tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan. Selain dia yang menaiki mobil itu, ada 141 rekannya. Wajah Jamal tampak letih dengan tubuh yang sedikit lunglai saat membawa tas kerel bermuatan padat. Tapi gerakannya cepat, mungkin ia sedang mengimbangi langkahnya agar tidak kalah cepat dari jadwal keberangkatan kapal tujuan Dumai yang telah ditetapkan.
Disambangi Riau Pos, Jamal mengaku sempat khawatir setelah telantar di Terminal Kukup, Johor Bahru Malaysia, dan Tanjung Balai Karimun, kondisi yang sama kembali terjadi di Meranti. Pasalnya setiba di Meranti, Sabtu (28/3), dia mengaku tidak ada lagi trayek angkutan kapal laut tujuan wilayah Riau daratan; Dumai, dan Tanjung Buton. Namun Pemkab Meranti diakui telah memperlakukannya dengan baik. Bahkan setiba di BLK, ia dan rekannya yang senasib diberi persediaan makanan oleh pemerintah daerah setempat.
"Saya asal Dumai. Sempat telantar satu malam di Tanjung Balai Karimun karena kapal penuh kemarin. Tiba di Meranti malah kapal tak ada, ya sempat khawatir juga. Tapi pemerintah baik memperlakukan kami. Bahkan dikasih makan dan penginapan," ungkapnya kepada Riau Pos jelang beberapa menit kapalnya bertolak ke Dumai.
Kekhawatiran Jamal cukup berlasan. Pasalnya dia tidak mengantongi uang yang cukup untuk menyewa homestay atau penginapan. "Uang saya sudah tak ada, Mas. Sekarang di dompet saya saja tidak lebih dari Rp200 ribu," ujarnya.
Menyikapi kondisi yang berulang itu, Bupati Meranti Irwan Nasir sempat kecewa kepada pihak terkait. Semula ia mendesak Gubernur Riau kembali membuka trayek pelayaran Melaka-Dumai dan Melaka-Bengkalis untuk kepulangan WNI atau TKI yang serupa. Selain tidak memiliki fasilitas khusus penampungan TKI, Pemkab Meranti juga tidak memiliki anggaran khusus mengurus TKI yang sama. Sebagaimana diketahui, fasilitas penampungan dan pengurusan kepulangan TKI ini tersedia di Dumai sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat.
Alasan Irwan, dengan kembali dibukanya jalur pelayaran Malaysia ke Dumai dan Bengkalis, akan memberi ruang bagi pemda setempat mengelola warganya, terutama dalam mengantisipasi penularan Covid-19. Selain itu, TKI dari daerah lainnya bisa langsung pulang menggunakan angkutan darat ke daerah masing-masing. Saat ini jalur kapal Melaka ke Dumai dan Bengkalis telah ditutup oleh Gubernur Riau. Efeknya, para TKI menggunakan jalur kapal Kukup Malaysia melalui Tanjung Balai Karimun. Setibanya di Karimun, mereka pun digiring naik kapal ke Meranti dan berbaur dengan penumpang domestik dari Batam dan Tanjung Balai.
"Jika begini terus masyarakat Meranti tidak terima karena mereka sangat khawatir. Kedatangan TKI yang tidak terurus ini membuat daerah kami sangat berisiko tertular Covid-19 secara masif. Para TKI ini hanya transit di Tanjung Balai Karimun, lalu dikirim ke Selatpanjang menggunakan feri domestik reguler sehingga berbaur dengan penumpang lokal," tegas Irwan dengan nada tinggi.
Seharusnya, sambung Irwan, para TKI itu diurus dengan layak oleh pihak terkait bekerja sama dengan pemda masing-masing. Terlebih di tengah wabah Covid-19 ini, aspek kesehatan para TKI perlu dicek serius dan dilakukan karantina.
"Sekarang mereka tidak diurus. Mereka pulang secara mandiri dan menumpang kapal umum sehingga berbaur dengan penumpang domestik. Ini sangat rawan terjadi penularan. Dan jika terjadi, upaya kami men-tracking penularan semakin sulit," jelas Irwan.
KSOP Diminta Larang TKI Luar Meranti Masuk
Ahad pagi (29/3) sekitar pukul 10.00 WIB, belasan warga Selatpanjang dari berbagai latar belakang mendatangi kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II. Mereka meminta agar KSOP melarang TKI yang pulang dari Malaysia asal luar Meranti masuk ke daerahnya. Sehingga pencegahan Covid-19 bisa lebih maksimal.
Yang ikut di antaranya Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Meranti Mulyono, tokoh pemuda yang juga mantan Ketua KNPI Meranti Joni, Ketua Lembaga Melayu Bersatu Riau (LMBR) Meranti Man, tokoh masyarakat H Nazaruddin dan lainnya. Kedatangan mereka diterima petugas Keselamatan Berlayar KSOP Suharto. Dalam pertemuan itu, Joni meminta agar KSOP dapat memilah siapa saja penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. "Jangan sampai ada TKI asal luar Meranti datang dan telantar di Selatpanjang. Banyak yang akan dirugikan. Terutama potensi masuknya Covid-19 ke Meranti," ujarnya.
Selain itu mengisolasi TKI luar Meranti di Selatpanjang juga dinilai dapat menjadi beban tambahan bagi daerah karena keterbatasan fasilitas.
"Sementara KSOP bisa memilah penumpang yang akan diberangkatkan. Kalau TKI tersebut memang asal Meranti, tidak ada masalah. Karena bisa mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Kalau TKI luar Meranti, terpaksa harus disiapkan tempat isolasi tersendiri bagi mereka," terangnya.
Senada dengan Joni, Mulyono meminta KSOP harus keras kepada pemilik kapal. Karena Selatpanjang menjadi daerah transit.
"Kalau berangkat pagi dari Batam atau Tanjung Balai Karimun, penumpang yang tujuan Bengkalis dan Dumai, masih bisa diangkut dan diantar langsung. Tetapi, kalau berangkat siang, mau tak mau harus singgah dan menginap di Selatpanjang. Jangan sampai masyarakat sudah berusaha menjaga, tiba-tiba karena ada yang singgah, virus tersebut masuk," ujar Mulyono.
H Nazarudin menambahkan penanganan Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat Meranti.
"Makanya kami merasa bertanggung jawab menjaga agar daerah kami tidak masuk Covid-19. Jika bukan kami siapa lagi," ucapnya.
Menanggapi berbagai permintaan tersebut, petugas Keselamatan Berlayar Kapal KSOP Suharto mengaku sudah membuat kesepakatan, agar TKI yang pulang melalui Batam dan Tanjung Balai Karimun bisa diseleksi. Yang berasal dari Meranti dibolehkan menaiki kapal. Jika asal luar Meranti akan diperbolehkan naik ke kapal jika bisa diantar langsung ke Bengkalis atau Dumai.
"Sementara kapal yang langsung ke Malaysia sudah kami setop. TKI asal Meranti pun harus pulang lewat Tanjung Balai Karimun," ucapnya.
Terkait permintaan masyarakat tersebut, Suharto berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan. Sehingga bisa diambil kebijakan yang pasti untuk menjaga agar Covid-19 dapat dicegah masuk ke Meranti. Menurut Suharto kebijakan itu keluar hasil dari kesepakatan lintas sektor. Terutama Pemda dan Polres dari kedua wilayah. Seperti dibeberkan Sekda Meranti melakui koordinasi tersebut, pihak berwenang Tanjung Balai Karimun mengatakan siap untuk menyeleksi semua orang yang diberangkatkan ke Meranti.
"Kami sudah pastikan. Kami kerja sama dengan Kapolres Karimun dan Pemkab Karimun. Jadi kami pastikan kalau itu masyarakat Meranti kami siap terima," ujar Pj Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, Ahad (29/3) saat ditemui di posko Covid-19 Kepulauan Meranti.
Pemkab Meranti saat ini tidak bisa menerima bukan warga Meranti untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
"Yang bukan warga Meranti kita tidak bisa terima," ujarnya.
Hari ini ada satu kapal yang menuju Kepulauan Meranti menggunakan Dumai Ekspress yang dipastikan Bambang membawa di dalamnya warga Meranti. Walaupun demikian Bambang mengatakan seluruh penumpang tetap akan menjalani pemeriksaan dan pendataan.
"Kami tetap lakukan pemeriksaan dan kami data. Sehingga seluruh TKI punya nama, tempat tinggal, bahkan foto dirinya," ujar Bambang.***
