Tambi menyebutkan, sektor properti salah satu sektor yang memegang peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Setidaknya menurut dia, ada 32 elemen bisnis turunan dalam setiap ada proyek baru perumahan. Bila pembangunan berhenti, maka bisnis turunan properti ini juga akan terhenti dan multiplier efeck-nya sangat besar bagi gelita perekonomian daerah.
‘’Kalau NJOP ini diturunkan, maka BPHTB juga akan turun, maka pengembang akan semangat lagi membangun. Tidak hanya pengembang, masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah mereka juga akan makin banyak. Proyek baru berarti memicu pertambahan nilai ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan meingkatkannya geliat ekonomi. Dengan kebijakan yang saat ini, harus diakui, membuat banyak kawan-kawan pengembang mengurungkan niat bangun proyek baru,’’ sebut Tambi.
Kabag TU Badan Pertahanan Nasional (BPN) Pekanbaru Sapriadi mengatakan, selama setahun terakhir ini ada banyak masyarakat yang membatalkan pengurusan sertifikat tanah. Kebanyakan mengeluh soal mahalnya BPHTB karena NOJP terlalu tinggi.
‘’Sekarang ini kondisinya pengajuan jadi menurun, jauh menurun, karena BPHTB terlalu tinggi. Hingga banyak yang sudah mengajukan tidak mengembalikan, menunda atau membatalkan rencana. Pengaju banyak mengambil kembali surat-surat mereka. Saya kira, bila biaya BPHTB ini lebih rendah, maka kondisi akan kembali normal,’’ kata Sapriadi.(kom)
