PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit kini berdampak luas. Tak hanya dirasakan puluhan juta masyarakat petani, namun juga pada perekonomian secara nasional. Pasalnya, saat ini sektor sawit adalah penyumbang terbesar bagi devisa negara yang mencapai Rp239 triliun pada 2017.
Menyikapi hal ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rabu (25/7) hari ini mengadakan Focus Grup Discussion Tata Niaga TBS Kelapa Sawit di Hotel Grand Suka, Pekanbaru, Riau. Acara ini digelar hingga 26 Juli 2018 .
Diskusi ini bertujuan menyikapi permasalahan harga TBS petani yang terjun bebas serta mempertajam pemahaman petani mengenai Permentan Nomor1/2018 tentang Penetapan Harga TBS.
‘’FGD ini diikuti berbagai unsur seperti petani, pengusaha, pemerintah daerah dan akademisi. Perwakilan petani kelapa sawit yang hadir dari 11 kabupaten kota se-Riau, dengan berbagai kelompok petani yaitu swadaya, PIR, KKPA, KUD, dan Kelompok Tani,”ujar Ketua DPW Apkasindo Riau Ir Gulat ME Manurung MP didampingi oleh Sekretaris Rino Afrino ST MM, Selasa (24/7).
Menurut Gulat, lewat FGD ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta berkaitan regulasi dari aspek hukum yang berkaitan harga dan tata niaga TBS sawit. Selain itu, diskusi ini akan mengungkap segala permasalahan tata niaga TBS yang ada di lapangan. Selanjutnya peserta yang hadir dapat mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut.
‘’Solusi akan dipakai menjadi rekomendasi penerbitan Peraturan Gubernur Riau tentang harga TBS sebagai turunan Peraturan Menteri Pertanian, serta diharapkan adanya transparansi dalam penetapan harga TBS. Pasalnya, ini berkaitan dengan seluruh masyarakat petani,” ujarnya.
Dalam FGD juga akan dilibatkan GAPKI Provinsi Ri au sebagai tindak lanjut MoU antara Apkasindo dengan GAPKI. Sesuai dengan tema diskusi “Mewujudkan Kesejahteraan Petani dengan Harga TBS yang Berkeadilan. Dijelaskan Rino, dari FGD bahwa petani berharap memperoleh perlindungan harga TBS sawit.
Sebagaimana tertulis dalam Permentan Nomor 1/2018 bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada petani kelapa sawit dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat antar perusahaan perkebunan dapat terwujud tanpa kecuali.
FGD ini juga merupakan lanjutan dari pertemuan/rakor dengan Kemenko Maritim Luhut Panjaitan mengenai rencana kerja sama Apkasindo membangun pabrik sawit Apkasindo di berbagai provinsi penghasil sawit yang dimulai dari Riau dan Kalimantan Tengah.
Dijelaskan Rino, sebelum sampai membangun pabrik sawit banyak faktor yang harus dipenuhi khususnya penyamaan persepsi tentang tata niaga dan penghitungan harga TBS. “Apkasindo bagian dari tim penentuan harga TBS Riau yang dikomando oleh Dinas Perkebunan Riau,” ujarnya.
Pembicara dan narasumber yang akan hadir antara lain Prof Dr Ponten Naibaho, MAgr, Direktorat Pemasaran Ditjenbun, Dr Bayu Krisnamurthi, Dinas Perkebunan Riau, Pokja Tim TBS Riau,dan GAPKI sebagai mitra Apkasindo.
Apkasindo bukan hanya sekadar organisasi petani semata, tapi dalam organisasi ini terdiri dari tenaga ahli, akademisi dan praktisi yang kebetulan juga sebagai petani swadaya. ‘’Itu sebabnya, Apkasindo sangat sigap untuk menyikapi gejolak sawit di nasional dan internasional,’’ ucap Rino.(izl/c)
