JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana mogok massal yang akan dilakukan oleh karyawan Pertamina, ditanggapi oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurutnya, wajar pekerja marah soal rencana pemotongan gaji. Pasalnya, gaji para direksi dan komisaris tidak dipotong.
Ahok mengatakan manajemen hanya berencana memotong gaji karyawan. Sementara, gaji direksi dan komisaris tetap utuh. Manajemen beralasan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk efisiensi perusahaan.
Ia mengaku tak sependapat dengan hal itu karena pemotongan cuma dilakukan di level karyawan.
"Katanya begitu (efisiensi, red). Harusnya bukan, karena direksi dan komisaris tidak dipotong gajinya," ungkap Ahok di Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Namun demikian, ia menegaskan pemotongan gaji karyawan baru rencana. Menurutnya, belum ada keputusan resmi terkait hal itu.
"Belum ada (pemotongan gaji, red). Manajemen memang ada rencana," imbuh Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah mengingatkan manajemen pemotongan gaji seharusnya dimulai dari direksi. Dengan begitu, tidak hanya karyawan level bawah yang kena pemotongan gaji.
"Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah," jelas Ahok.
Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa menuturkan, direksi Pertamina memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19.
Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.
"Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah," ucap Hakeng.
Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Pasalnya, kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.
"Hal-hal itu seharusnya menjadi perhatian, bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan," kata Hakeng.
Apalagi, tambah Hakeng, pemotongan dilakukan setelah tak ada kenaikan gaji dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, serikat pekerja perlu berkomunikasi dengan direksi Pertamina.
Sebagai informasi, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
